Pixel Codejatimnow.com

DPRD Kecewa Dinas Pendidikan Surabaya Kurangi Rombel

Editor : Zaki Zubaidi  Reporter : Ni'am Kurniawan
Jajaran Dinas Pendidikan saat memenuhi panggilan DPRD Surabaya (Foto: Judes for jatimnow.com)
Jajaran Dinas Pendidikan saat memenuhi panggilan DPRD Surabaya (Foto: Judes for jatimnow.com)

jatimnow.com - Komisi D DPRD Surabaya meluapkan kekecewaannya di hadapan Kepala Dinas Pendidikan Yusuf Masruf. Hal itu mereka lakukan karena 4.628 lulusan SD di Surabaya pilih tak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP karena menjadi korban sistem zonasi PPDB tahun ini.

"Saya menyatakan kecewa banget karena ternyata PPDB tahun ini di sekolah SMP negeri rata-rata mengurangi rombel. Jadi, yang dulu biasanya 10 kelas sekarang 9 atau 8 kelas. Padahal kelulusan SD ini tidak lebih kecil dari tahun kemarin," ucap anggota Komisi D DPRD Surabaya Hari Santoso, Selasa (1/8/2023).

Padahal anggota Fraksi NasDem itu berharap banyak pada pengelolaan PPDB tahun ini kepada Dinas Pendidikan. Menurut dia, kemelut PPDB dari tahun ke tahun adalah pengaturan sistem yang tidak mampu dilakukan Dinas Pendidikan.

Ia mencontohkan satu hal yang bisa dilakukan Dinas Pendidikan Surabaya untuk mengantisipasi banyaknya siswa yang tak bisa masuk SMP negeri, yaki dengan menambah rombongan belajar (Rombel).

"Sebetulnya kalau kita menginginkan proses PPDB ini berjalan dengan baik, justru rombel SMPN ini seharusnya ditambah," kata Hari.

Baca juga:
PPDB Zonasi SMA Negeri Rawan Bermasalah, Ini Masukan DPRD Jatim

Belum lagi, kata Hari, ketika siswa sudah tidak mendapatkan sekolah negeri. Lalu mendaftar ke sekolah swasta, maka dikenai biaya yang cukup tinggi.

"Apakah Wali Kota ini mau masyarakatnya atau warganya nanti tidak ada yang sekolah? Ini mohon diingat, bahwa Pak Wali ini juga betul-betul memikirkan hal ini," ujar Hari.

Menurut Hari, jika rombel SMP negeri ini dikurangi maka solusinya adalah swasta digratiskan. Terutama bagi siswa gamis dan pragamis yang tidak tertampung.

Baca juga:
4.628 Lulusan SD di Surabaya Tak Melanjutkan Sekolah, Korban Sistem Zonasi

"Sesuai data yang kita peroleh saat ini masih ada sekitar 4.628 siswa sampai hari ini belum mendaftar sekolah," tegas Hari.

"Dan saya sebagai wakil rakyat sangat prihatin dan sedih sekali ketika rombel SMPN dikurangi. Sedangkan swasta tetap banyak yang berbayar bagi siswa gamis dan pra gamis," imbuh dia.