jatimnow.com - DPC Partai Demokrat Kabupaten Sidoarjo menggelar pelatihan seluruh koordinator saksi pemilu. Acara diikuti oleh ratusan koordinator saksi itu digelar di Hotel Delta Sinar Mayang, Sidoarjo, Sabtu (30/12/2023).
"Kegiatan tersebut merupakan agenda untuk pemenangan Pemilu 2024, yang terdiri dari beberapa tahap. Diawali dengan pelatihan koordinator saksi di tingkat kecamatan dan desa terlebih dahulu," ucap Ketua DPC Partai Demokrat Sidoarjo Zahlul Yussar.
Ia melanjutkan akan ada tahap kedua yaitu mengenai saksi per TPS yang akan di-briefing oleh koordinator saksi.
Menurut Zahlul yang juga Caleg DPRD Sidoarjo dapil Sidoarjo 2, ahwa kehadiran saksi di TPS sangat penting terutama untuk mendapatkan formulir C1 dari KPPS yang merupakan catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Saat ini, jumlah saksi yang dimilikinya sudah mencapai 80 persen dari seluruh TPS.
“Kami segera memenuhinya 100 persen sebelum Februari 2024. Saksi yang berada di dalam TPS hanya ada 1 orang per-TPS. Sedangkan saksi di luar TPS nantinya akan ada dari masing-masing caleg Partai Demokrat,” tuturnya.
Baca juga:
Kinerja Terminal Teluk Lamong Meningkat dengan Pegawai Operasional Handal
Zahlul berharap, pelaksanaan Pemilu 2024 tidak ada kecurangan di TPS. Dirinya menegaskan agar tidak ada KPPS yang terindikasi ikut partai politik tertentu. Sebab, menurutnya akan terjadi kecurangan dan tidak adil bahkan memenangkan parpol yang diikutinya.
“Saksi tidak boleh lemah. Kalau sampai lemah akan terjadi pembiaran kecurangan besar-besaran di TPS. Terutama saksi dalam. Karena saksi luar tidak boleh protes,” tegasnya.
Baca juga:
Universitas Muhammadiyah Malang Luncurkan Pusdiklat Kebencanaan bidang Kesehatan
Terkait target kursi Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif, Zahlul mengungkapkan untuk DPRD Kabupaten Sidoarjo target 6 kursi dengan ketentuan target per dapil 1 kursi dan DPRD Jawa Timur satu kursi.
Zahlul berharap target kursi bisa terpenuhi, terutama untuk kursi DPRD Kabupaten Sidoarjo. Ia juga berharap warga Sidoarjo untuk tidak anti-politik.
