jatimnow.com - Proyek pengurai kemacetan di kawasan Bundaran Dolog atau Taman Pelangi bakal segera dikerjakan.
Pemerintah Kota Surabaya saat ini tengah mempersiapkan untuk pembebasan lahan terhadap sekitar 22 persil rumah yang tinggal di Kampung Jemur Gayungan RT 1 RW 3 Surabaya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa appraisal tanah atau penaksiran harga tanah di kawasan tersebut telah keluar dengan harga Rp20 juta per meter persegi.
Meski nilainya cukup fantastis, menurut Eri ada sebagian warga yang menolak dengan harga yang ditawarkan tersebut.
“Sudah dilakukan, dan appraisalnya keluar sekitar Rp20 juta per meter, Ada (warga) yang menerima, ada yang tidak setuju. Tapi kan tidak mungkin, kalau tidak menerima, maka kita lakukan konsinyasi. Konsinyasi itu lewat pengadilan," ujar Eri pada selasa (30/4/2024).
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya telah menganggarkan sekitar Rp81 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan proyek pengurai kemacetan di sekitar Bundaran Dolog.
Baca juga:
Ada Penampakan Cobek Raksasa di Taman Surya Surabaya Nanti Malam, Rek!
"Untuk APBD (2024) kita selesaikan tahun ini untuk pembebasan 22 rumah. Kemudian untuk supporting atau penunjang, kita kerjakan dulu melalui APBD, termasuk ruang terbuka hijau, sambil menunggu dari pemerintah pusat," kata Irvan.
Selain di Bundaran Dolog, Irvan berharap proyek serupa juga dikerjakan di sejumlah persimpangan jalan lain, seperti traffic light Margorejo dan Wonokromo.
"Karena tiga titik ini satu kesatuan. Jadi fokus pada penyelesaian perlintasan tidak sebidang, karena ada rel kereta api di situ, baik di Wonokromo, Margorejo maupun Dolog. Sehingga kita berharap bahwa tiga simpang itu bisa terselesaikan," pungkasnya.
Baca juga:
Eri Cahyadi Larang Siswa SD-SMP Study Tour di Luar Surabaya
Untuk diketahui, proyek pengurai kemacetan sekitaran Bundaran Dolog atau Taman Pelangi, menjadi program prioritas yang diusulkan Pemkot Surabaya ke pemerintah pusat.
Pada tahun 2024, Pemkot Surabaya fokus melakukan pembebasan persil rumah di kawasan tersebut. Sementara di tahun 2025, pengerjaan fisik proyek rencananya mulai dikerjakan oleh pemerintah pusat.
