jatimnow.com - Mengantisipasi macetnya roda pemerintahan, beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Jember bertolak ke Jakarta. Mereka menyusul Bupati Jember terpilih Muhammad Fawait atau Gus Fawait di yang dilantik pada Kamis (20/2/2025) mendatang.
Seperti diketahui, Gus Fawait bersama wakilnya Djoko Susanto akan mengikuti proses pelantikan bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih periode 2025-2030. Setelahnya, mereka akan mengikuti kegiatan retret bersama kepala daerah lain di Magelang selama 7 hari.
"Kami sudah berkomunikasi dengan bupati terpilih, besok teman-teman OPD yang berkaitan dengan anggaran, inspektorat, akan bertemu dengan bupati terpilih di Jakarta, untuk membahas dan meminta petunjuk dari bupati terpilih," kata Halim, Senin (18/2/2025).
"Karena pasca pelantikan, ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani oleh bupati terpilih, misalkan dokumen PA (pengguna anggaran) harus ditandatangani bupati terpilih dari OPD masing-masing kepala dinas," sambungnya.
Artinya, menurut Halim, itu sudah diantisipasi oleh pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ketika berganti kepemimpinan.
Baca juga:
Bupati Gus Fawait Persiapkan SK Pegawai Lulus PPPK Jember, Ini Tahapannya
"Otomatis ada beberapa hal yang harus di lakukan, termasuk agar roda pemerintahan tidak macet. Maka dokumen-dokumen itu dibawa ke Jakarta, karena Gus Fawait setelah 20 Februari di Magelang. Artinya tidak terlalu berdampak pada jalannya pemerintahan," terangnya.
Bahkan juga terkait efisiensi anggaran, pihaknya sudah berkoordinasi dengan bupati terpilih dan sudah dibahas secara informal.
"Artinya keinginan dari bupati terpilih pelayanan publik mendasar seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur itu tidak boleh dipangkas atau di efisiensi. Perkara nanti ada realokasi, nanti akan dicarikan pos-pos pengganti," bebernya.
Baca juga:
Bupati Gus Fawait Janji Honor Non-ASN Jember Cair sebelum Idul Fitri
Selain itu, Halim menambahkan termasuk efisiensi anggaran juga sudah dirumuskan oleh TAPD langkah-langkah apa yang harus dilakukan bupati terpilih.
"Termasuk kemungkinan nanti ada perubahan SOTK penggabungan berapa OPD untuk menyamakan dengan kementerian yang ada di pusat," pungkasnya.
