Pixel Code jatimnow.com

Komisi C DPRD Jatim Dorong Evaluasi Kinerja 8 BUMD

Editor : Zaki Zubaidi  
Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusydi. (Foto: Mat for jatimnow.com)
Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusydi. (Foto: Mat for jatimnow.com)

jatimnow.com - Komisi C DPRD Jatim mendorong evaluasi kinerja 8 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur. Untuk itu, Komisi C terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang BUMD Jawa Timur.

Diharapkan, Raperda yang akan menjadi peraturan daerah (Perda) ini dapat mengevaluasi kinerja serta memperkuat peran 8 perusahaan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi C Adam Rusydi, mengungkapkan bahwa beberapa BUMD di Jawa Timur belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap PAD. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.

“Beberapa BUMD memang harus dievaluasi total karena kontribusinya yang masih belum maksimal. Terlebih, PT Kasa Husada sudah kolaps,” ungkap politisi Partai Golkar ini, Rabu (19/3/2025).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo, menekankan pentingnya reposisi sumber daya manusia (SDM) di tubuh BUMD, termasuk di posisi direksi dan komisaris.
Ia menilai jika hal tersebut tidak segera dilakukan, target pemenuhan PAD akan sulit tercapai.

Baca juga:
DPRD Jatim Desak Penetapan KRIS Ditunda, Ini Alasannya

“Evaluasi harus segera dilakukan. Kita juga akan mengagendakan hearing dengan sejumlah BUMD,” ujar Adam.

Selain itu, Adam mengaku telah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait masalah yang terjadi di beberapa BUMD, salah satunya PT Kasa Husada, anak perusahaan PT PWU.

“Laporan yang kami terima menyebutkan bahwa karyawan PT Kasa Husada hanya menerima 50 persen dari gaji pokok mereka selama dua tahun terakhir. Selain itu, ada juga pemotongan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, namun dana tersebut tidak disetorkan oleh perusahaan. Ini jelas tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Baca juga:
Masukan Komisi B DPRD Jatim untuk Program Kopdes Merah Putih

Dalam pembahasan Raperda BUMD mendatang, Komisi C DPRD Jawa Timur akan mendorong pembahasan terkait fit and proper test untuk komisaris dan direksi BUMD.

"DPRD harus dilibatkan dalam hal ini sebagai tanggung jawab kami sebagai perwakilan rakyat," pungkas Adam.