jatimnow.com - Komisi D DPRD Jatim optimistis tingkat kemantapan jalan provinsi bisa mencapai 90 persen pada puncak arus mudik Lebaran tahun ini. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan akibat jalan rusak.
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, mengakui hal ini didasarkan pada laporan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Jatim yang mengungkapkan bahwa kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 67 persen dalam rapat koordinasi sekitar dua bulan lalu.
"Saya optimis target 90 persen kemantapan jalan provinsi yang terus diupayakan Dinas PU Bina Marga Jatim bisa tercapai, sehingga pengguna jalan bisa merasa nyaman dan aman saat mudik dan balik Lebaran 2025,” ujar Abdul Halim, Jumat (21/3/2025).
Optimisme Halim didasarkan pada kunjungannya ke berbagai daerah, terutama di Madura, yang menunjukkan bahwa kondisi jalan di wilayah tersebut sudah cukup baik, mencapai sekitar 70 persen. Meskipun masih ada beberapa lubang di jalan nasional di Madura, kata Halim, material dan alat berat sudah disiapkan untuk memperbaiki kerusakan tersebut.
“Untuk jalan nasional di Madura memang masih ada sejumlah lubang. Namun, sudah ada material dan alat berat yang disiapkan untuk memperbaiki jalan berlubang di beberapa titik,” tambahnya.
Abdul Halim juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memastikan perbaikan jalan jelang Lebaran.
Baca juga:
Cara DPD PDIP Jatim Peringati Nuzulul Quran
Hal ini sudah menjadi agenda rutin tahunan, mengingat prediksi Kementerian Perhubungan yang menyebutkan sekitar 36 juta orang diperkirakan akan mudik ke Jawa Timur pada Lebaran 2025. Oleh karena itu, infrastruktur jalan, terutama jalan berlubang, harus menjadi perhatian serius untuk memastikan keselamatan pengguna jalan.
“Alhamdulillah, saya baru saja melalui jalan dari Bangkalan ke Pamekasan, baik melalui jalur selatan maupun jalur utara, dan kondisi jalannya sangat baik,” ungkap Abdul Halim.
Penerangan Jembatan Suramadu
Terkait penerangan Jembatan Suramadu, Abdul Halim menyebutkan bahwa beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kemenhub, Kemen PUPR, dan BBWS, tengah menangani masalah tersebut.
Baca juga:
Wakil Ketua DPRD Jatim Mengapresiasi Rakor KPK di Yogjakarta: Semoga Bisa Rutin
Ia juga menyoroti biaya tagihan listrik penerangan jalan Jembatan Suramadu yang mencapai sekitar Rp150 juta per bulan, yang hingga kini masih menjadi masalah terkait tanggung jawab pembayaran.
“Tagihan listrik penerangan jalan Suramadu sekitar Rp150 juta per bulan. Saat ini masih ada kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab. Mungkin masalah ini baru bisa diselesaikan pada akhir tahun,” pungkas politisi Gerindra ini.
