jatimnow.com - Eskalasi konflik bersenjata di kawasan Teluk mulai memberikan tekanan nyata pada industri umrah tanah air. Ketegangan geopolitik ini tidak hanya mengancam stabilitas energi, namun juga berdampak langsung pada manajemen perjalanan jutaan jamaah asal Indonesia yang menuju tanah suci.
Ketua Litbang DPP AMPHURI, Ulul Albab, memaparkan bahwa meskipun situasi keamanan di Makkah dan Madinah tetap kondusif di bawah kendali otoritas Arab Saudi, gangguan besar justru muncul pada sektor logistik dan transportasi udara. Penutupan ruang udara di wilayah konflik memaksa maskapai mencari rute memutar yang lebih jauh.
"Konsekuensinya jelas, waktu tempuh menjadi lebih lama dan biaya operasional pesawat membengkak. Hal ini memicu risiko penundaan keberangkatan hingga perubahan jadwal kepulangan secara mendadak," ujar Ulul dalam keterangannya, Senin (02/3/2026).
Menurutnya, kenaikan biaya tiket sulit dihindari jika konflik berlangsung lama. Lonjakan harga bahan bakar pesawat dan premi asuransi penerbangan menjadi faktor utama yang bakal mengerek harga paket umrah dalam jangka pendek.
Situasi ini, lanjut Ulul, menjadi ujian bagi ketangguhan ekosistem umrah di Indonesia. Ketergantungan pada jalur penerbangan melewati Timur Tengah adalah realitas geografis yang harus dihadapi dengan manajemen risiko yang lebih matang, bukan sekadar reaksi sesaat.
"Penyelenggara travel harus transparan soal komponen biaya. Komunikasi terbuka kepada jamaah menjadi kunci agar kepercayaan publik tidak runtuh saat terjadi penyesuaian harga atau jadwal," tambahnya.
Baca juga:
Konflik Iran-AS Memanas, Alumni Lemhannas Ungkap Strategi Ketahanan Nasional
Ulul juga mendorong adanya penguatan literasi risiko bagi calon jamaah sebelum berangkat. Masyarakat perlu memahami bahwa dinamika politik internasional bisa memengaruhi teknis perjalanan.
Dalam prinsip dasar agama, menjaga keselamatan jiwa merupakan prioritas tertinggi yang melandasi setiap keputusan teknis di lapangan.
"Menunda keberangkatan saat situasi belum stabil bukan berarti lemah iman. Itu adalah bentuk tanggung jawab demi keselamatan jamaah," tegas Ulul.
Baca juga:
India dan Indonesia Gotong Royong Menyusuri Badai Geopolitik
Ke depan, AMPHURI mendesak pemerintah untuk membangun sistem peringatan dini yang terintegrasi antar-kementerian.
Kebijakan mobilisasi jamaah dinilai perlu berbasis data geopolitik yang akurat agar industri umrah nasional lebih adaptif menghadapi gejolak global yang diprediksi masih akan fluktuatif.
