jatimnow.com - Terpaan kegilaan ekonomi sedang menghantui generasi muda Indonesia. Melemahnya nilai tukar rupiah, naiknya harga minyak akibat perang, kecilnya gaji bagi fresh graduate, dan pengjambinghitaman terhadap kultur “ngopi” Gen Z menjadi musabab utama untuk mewajarkan penyebutan bahwa generasi muda hari ini adalah “generasi stress”.
Lucunya, Gen Z hari ini memiliki dua penyebutan berbeda terhadap situasi dan perilaku, tergantung pada waktu dilakukannya situasi dan perilaku tersebut.
Di awal bulan, yakni pasca menerima gaji kerja, ketika Gen Z membeli barang dengan nominal yang mahal, mereka akan menyebutnya “worth it lah yaa”.
Tapi kalau di akhir bulan, ketika Gen Z diharuskan membeli barang dengan nominal yang mahal, mereka akan menyebutnya dengan gerutuan “in this economy”. Gen Z hari ini menjadi “Gen-deng”
Jutaan anak muda hari ini menggenggam ijazah dengan tangan gemetar di hadapan portal lowongan kerja yang sunyi, narasi megah tentang bonus demografi terdengar tak lebih dari sekadar lelucon yang getir di telinga.
Proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 mencapai 284 juta jiwa, dengan sekitar” 69 persen” di antaranya berada pada kelompok usia produktif antara 15 hingga 64 tahun, sebuah presentase yang “mengerikan”.
Struktur kependudukan raksasa ini menegaskan bahwa Indonesia hari ini masih berada di tengah fajar emas bonus demografi, sebuah fase krusial ketika mayoritas anak bangsa secara ekonomi memiliki potensi untuk menjelma menjadi tenaga kerja produktif.
Namun, limpahan proporsi usia produktif ini tidak boleh dirayakan dengan optimisme naif yang membabi buta. Ledakan populasi ini hanya akan menjadi berkat sejarah apabila negara mampu mengimbanginya dengan penyediaan lapangan kerja yang layak, bermartabat, dan berkualitas secara material.
Tanpa adanya arah industrialisasi yang progresif dan berpihak pada rakyat, bonus demografi ini justru akan membusuk menjadi beban pembangunan yang sangat berat.
Ironisnya, di balik retorika manis tentang masa depan, kenyataan pahit justru harus ditelan oleh generasi muda hari ini.
Data BPS tahun 2025 memaparkan realitas yang menggetarkan, di mana Tingkat Pengangguran Terbuka untuk usia muda 15–19 tahun berada pada angka 23,34%, dan kelompok usia 20–24 tahun bertengger di angka 14,35%.
Para pemuda yang baru saja mengakhiri masa belajarnya justru langsung dihadang oleh jalan buntu bernama pengangguran struktural.
Sangat keliru dan menyesatkan apabila krisis ini dipandang secara reduksionis hanya sebagai kegagalan institusi pendidikan yang tidak adaptif dengan selera pasar kerja. Memposisikan lembaga pendidikan sebatas pabrik yang memproduksi sekrup-sekrup murah bagi industri kapitalis adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanat mencerdaskan kehidupan bangsa.
Baca juga:
Gen Z Gandrung Skincare, Ahli Ingatkan Bahaya Salah Produk
Kegagalan ini murni lahir dari ketidakmampuan negara dalam melakukan diversifikasi ekonomi dan kegagalan struktural dalam menciptakan pasar kerja formal yang tangguh untuk menampung energi intelektual pemuda.
Keputusasaan ini kian diperparah ketika arah kebijakan penciptaan lapangan kerja yang ditawarkan penguasa justru terasa sangat pragmatis dan kerdil.
Di tengah kepungan angka pengangguran muda, pemerintah justru menyodorkan target pembangunan puluhan ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) serta dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai program andalan.
Padahal, koperasi sejatinya adalah pilar demokrasi ekonomi yang luhur jika lahir secara organik dari kebutuhan kolektif warga, bukan proyek top-down bentukan negara.
Menjadikan unit-unit pelayanan ini sebagai katup penyelamat instan atas krisis pengangguran terdidik tidak hanya mereduksi esensi koperasi, tetapi juga membatasi ruang aktualisasi generasi muda di sektor strategis bernilai tambah tinggi, yang pada akhirnya justru melanggengkan jebakan pendapatan menengah (middle-income trap).
Kelesuan pasar kerja ini pun terkonfirmasi secara telanjang melalui data makro ketenagakerjaan. Meskipun pada periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024 sempat tercatat lonjakan penyerapan kerja yang mengesankan sebesar 4,79 juta orang, laju itu meluncur bebas pada Agustus 2025, setelah program Makan Bergizi Gratis dijalankan, penyerapan tenaga kerja hanya menyentuh angka 1,9 juta jiwa saja.
Baca juga:
Siswa SMAN 1 Driyorejo Teliti Mikroplastik, Temuan di Sperma Jadi Alarm
Perlambatan yang drastis ini mengonfirmasi bahwa daya tampung pasar kerja nasional sedang megap-megap kehabisan napas. Janji manis politik untuk menggelontorkan 19 juta lapangan kerja baru kini hancur lebur dihantam kenyataan objektif.
Pemerintah harus berhenti memoles realitas dengan statistik kuantitatif yang menipu.
Perjuangan menyongsong Indonesia Emas 2045 tidak boleh lagi diserahkan pada takdir sejarah yang pasif atau sekadar dongeng indah di atas kertas dokumen negara.
Era gig economy memaksa Gen Z untuk bertarung dalam ketidakpastian kontrak kerja, ketiadaan jaminan sosial, kompetisi pasar yang diskriminatif dan hanya ditawari pekerjaan-pekerjaan level operasional dapur tanpa masa depan yang kokoh.
Negara harus kembali pada keinsyafannya dengan penerapan demokrasi-ekonomi secara radikal pada penciptaan ruang hidup yang layak, memanusiakan tenaga kerja, dan memerdekakan generasi muda demi tegaknya keadilan sosial.
Penulis: Mochammad Faizin
GMNI Jember
URL : https://jatimnow.com/baca-86177-memandang-bonus-demografi-dengan-lelucon-in-this-economy
