jatimnow.com - Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian persoalan daerah sekaligus memastikan pembangunan sejalan dengan prioritas nasional.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Bupati Jember Muhammad Fawait bersama anggota Komisi II DPR RI dan jajaran Kementerian Dalam Negeri di Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis (15/10/2026).
Salah satu hal yang disoroti dalam pertemuan itu adalah program Rebuan, kanal komunikasi yang dibuka Kemendagri setiap Rabu untuk menjembatani kebutuhan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Melalui mekanisme tersebut, kepala daerah dapat menyampaikan aspirasi, kendala pelaksanaan program, hingga persoalan yang membutuhkan penanganan kementerian atau lembaga terkait.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah menjelaskan, program Rebuan dirancang untuk memangkas hambatan birokrasi yang kerap memperlambat penyelesaian masalah di daerah.
"Kepala daerah tidak lagi terkendala masalah birokrasi panjang atau jarak fisik untuk mengurus persoalan daerah ke pusat," ujar Cheka.
Ia mencontohkan, persoalan pelayanan pemerintahan hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dapat disampaikan melalui jalur koordinasi tersebut, sehingga keluhan yang berkaitan dengan Ditjen Otonomi Daerah maupun kementerian lain bisa ditangani lintas sektor.
Cheka menambahkan, Kemendagri berupaya memastikan setiap persoalan yang masuk segera ditindaklanjuti, termasuk sebelum pelaksanaan program Rebuan pada pekan berikutnya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menyambut baik kunjungan kerja Komisi II DPR RI bersama Kemendagri untuk memperkuat hubungan kerja pusat dan daerah.
Baca juga:
Gus Fawait Pastikan Warga Jember Bisa Berobat Gratis, Mobil Cinta Siap Antar Pasien
Menurut Fawait, kesamaan arah kebijakan menjadi modal penting agar pembangunan di Jember mendukung agenda nasional.
"Karena kebetulan antara presiden dan bupatinya satu partai, sehingga insyaallah apa yang menjadi cita-cita besar Presiden untuk menjadi program prioritas nasional juga sama dengan program prioritas yang ada di kabupaten," kata Fawait.
Ia menyebut pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi perhatian utama.
Sinkronisasi kebijakan dinilai penting karena Jember masih menghadapi persoalan kemiskinan. Berdasarkan data rilis, Jember menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin absolut terbanyak kedua di Jawa Timur.
Kondisi tersebut mendorong perlunya dukungan lintas pemerintahan agar program pengentasan kemiskinan lebih terarah dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Baca juga:
Ning Ghyta Sambangi Disabilitas, Ibu Hamil hingga Balita Berisiko Stunting di Jember
Selain itu, Pemkab Jember menyoroti optimalisasi lahan pertanian, revitalisasi sekolah, serta pengembangan layanan administrasi kependudukan.
Di sektor tata ruang, perumahan, dan ketahanan pangan, Pemkab telah memetakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengakomodasi pembangunan sekaligus menjaga lahan pertanian.
Pemkab juga memperkuat perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar lahan produktif tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan perumahan, seiring peran Jember dalam pengembangan pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Melalui penguatan koordinasi dan kanal Rebuan, Pemkab Jember berharap persoalan pembangunan dapat ditangani lebih efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
