jatimnow.com - Sejumlah program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Sekolah Rakyat, menjadi sorotan utama dalam Diskusi Publik Refleksi Menuju 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran. Acara ini digelar oleh Ruang Nalar bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Kampung Mahasiswa, Dau, Kabupaten Malang, Jumat (16/10/2026).
Para narasumber dari kalangan akademisi dan aktivis sepakat bahwa secara konseptual program-program tersebut memiliki semangat yang baik. Kendati demikian, berbagai catatan kritis mengalir terkait kesiapan anggaran, tata kelola, hingga dampaknya terhadap keuangan daerah.
Dosen Fakultas Vokasi UMM, Venus Kusumawardana, menyoroti keputusan pemerintah yang mengeksekusi program berskala besar di tengah kondisi fiskal yang dinilainya belum sepenuhnya siap. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini mengalami defisit hingga Rp319 triliun, ditambah beban kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang tahunan di tengah total utang negara yang mencapai kisaran Rp11.000 triliun.
"Di zaman Prabowo saat ini, beliau mengambil satu program yang sebenarnya kita belum siap," ujarnya.
Venus membandingkan pendekatan tersebut dengan dua era kepemimpinan sebelumnya. Menurutnya, era Presiden SBY fokus menjaga fundamental makroekonomi, sementara era Presiden Joko Widodo mengandalkan pembangunan infrastruktur untuk efisiensi ekonomi. Dengan beban utang yang besar saat ini, program berbiaya tinggi menuntut sumber penerimaan negara yang kuat, salah satunya melalui penutupan celah kebocoran pada sektor pajak dan bea cukai.
Pandangan senada disampaikan oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya, Dr. Muh. Lukman Hakim. Ia menilai persoalan utama pada program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terletak pada sumber pendanaan serta mekanismenya yang berdampak langsung pada pengurangan dana transfer ke daerah.
Baca juga:
Empat Tahun Peringatan Tragedi Kanjuruhan, Keluarga Korban Menagih Keadilan
"Akhirnya Pemda memprioritaskan kebutuhan PNS dulu, baru program kerakyatan. Alhasil banyak program rakyat yang berkurang, atau jalan tapi tidak maksimal karena dananya berkurang," jelas Lukman.
Kendati demikian, Lukman menegaskan bahwa dirinya tidak menolak program-program tersebut. Ia menilai substansi dan gagasan dasarnya sudah tepat, namun eksekusi dan desain pelaksanaannya perlu dievaluasi ulang agar tidak membebani anggaran pemerintah daerah.
Di sisi lain, Lukman memberikan apresiasi positif terhadap program Sekolah Rakyat (SR). Ia menilai program ini berhasil mereduksi jumlah anak jalanan karena mampu menampung mereka bersama anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Baca juga:
Jalur Gunung Arjuno-Welirang Kembali Dibuka, Pendaki Dilarang Buat Api Unggun
Sementara itu, aktivis pemuda Randi Satrizal L. mengungkapkan posisi dilematis yang kerap dihadapi kalangan muda saat ini antara mendukung kebijakan pemerintah atau melayangkan kritik. Ia memilih mengambil peran sebagai mitra strategis yang independen.
"Aktivis hari ini dilema. Kalau saya mengambil posisi sebagai mitra strategis. Kalau salah, kita kritik. Kalau benar, kita dukung," pungkasnya.
