jatimnow.com – Anggota Komite I DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menegaskan pentingnya percepatan pengembangan kawasan Selingkar Wilis sebagai motor pemerataan pembangunan di Jawa Timur. Hal itu disampaikan saat reses di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) I Madiun, Senin (19/10/2026).
Menurut Lia, pembangunan infrastruktur di Jawa Timur perlu diarahkan lebih merata. Kawasan Lingkar Wilis yang mencakup enam kabupaten Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, dan Nganjuk dinilai memiliki potensi besar sebagai penghubung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan UMKM.
"Kemajuan infrastruktur tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan utara. Pemerataan konektivitas harus menjadi jembatan bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ujar Lia, dalam siaran resminya, Selasa (20/10/2026).
Lia menekankan, pembangunan Lingkar Wilis tidak semata proyek jalan, melainkan strategi pemerataan ekonomi agar masyarakat perdesaan dan pegunungan memiliki akses lebih baik terhadap pasar, transportasi, dan peluang usaha.
Dengan konektivitas yang semakin baik, hasil pertanian diharapkan lebih mudah didistribusikan, destinasi wisata terjangkau, dan aktivitas ekonomi lokal berkembang.
Selain Lingkar Wilis, Lia juga menyoroti persoalan pembebasan lahan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang membutuhkan dukungan anggaran pemerintah pusat.
Baca juga:
Kantongi 2,7 Juta Suara, Ning Lia Dinilai Layak Maju Pilgub Jatim
"Ketika kemampuan APBD terbatas, dukungan pemerintah pusat untuk pembebasan lahan menjadi penting agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas rencana pengembangan layanan Bus Trans Jatim di kawasan Madiun Raya. Rencana itu masih dalam tahap kajian akademik sebelum penetapan rute dan pelaksanaan layanan.
Lia menilai transportasi publik merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga kajian harus memperhatikan kebutuhan penumpang, konektivitas wilayah, dan keterjangkauan layanan.
Baca juga:
PHK Jelang Lebaran Potensi Langgar HAM
Reses di Bakorwil I Madiun dihadiri Sekretaris Bakorwil I Madiun Syamsul Hady bersama jajaran, serta tokoh masyarakat Madiun. Lia menegaskan, aspirasi pembangunan yang dihimpun selama reses menjadi masukan penting untuk mendorong koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
"Tujuannya bukan hanya membangun konektivitas, tetapi memastikan pembangunan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
