jatimnow.com - Lebih dari 1.500 mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menggelar aksi massa di Taman Air Mancur Pemuda, Surabaya, Selasa (10/11/2026). Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan dan Dies Natalis ke-66 ITS, mereka menyuarakan 17 tuntutan kepada pemerintah terkait berbagai persoalan bangsa, mulai dari kerusakan lingkungan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga demokrasi dan keadilan ekonomi.
Dipimpin Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITS, aksi tersebut menjadi bentuk keterlibatan mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah sekaligus menyuarakan kepentingan masyarakat.
Aksi bertajuk Rakyat Bukan Tumbal Kekuasaan! itu merupakan tindak lanjut pernyataan sikap Keluarga Mahasiswa ITS (KM ITS) yang diterbitkan pada 8 November 2026. Sejumlah elemen mahasiswa dari perguruan tinggi lain dan masyarakat sipil turut bergabung.
Sebanyak 17 tuntutan yang dibawa massa aksi dikelompokkan ke dalam empat persoalan utama, yakni lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, pendidikan dan ketenagakerjaan, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), serta keadilan ekonomi.
Dalam isu lingkungan dan kebencanaan, mahasiswa mendesak pemerintah membatalkan konsesi izin usaha yang terbukti merusak lingkungan. Mereka juga meminta pencabutan izin operasional proyek yang melanggar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan merugikan masyarakat.
Mahasiswa turut menyoroti penanganan bencana yang dinilai harus diperkuat sejak tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Pemerintah diminta membuka data anggaran penanggulangan bencana secara transparan sekaligus meningkatkan alokasinya.
Tak hanya itu, mereka mendesak pemberian hukuman seberat-beratnya kepada koruptor yang memanfaatkan penderitaan korban bencana. Pemenuhan hak masyarakat terdampak dan pemulihan lingkungan di wilayah bencana juga masuk dalam daftar tuntutan.
Persoalan pendidikan dan ketenagakerjaan menjadi perhatian berikutnya. Mahasiswa meminta pemerintah memperluas ketersediaan lapangan kerja yang layak dan merata, sekaligus menjamin pemerataan mutu pendidikan agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan berkualitas.
Sementara dalam ranah demokrasi dan HAM, mahasiswa mendesak penghentian segala bentuk tindakan represif, kekerasan, intimidasi, dan teror terhadap masyarakat.
Mereka juga meminta aparat yang melakukan kekerasan maupun penyalahgunaan kekuasaan diproses secara hukum. Perlindungan terhadap jurnalis dan aktivis dari pembungkaman serta kriminalisasi turut menjadi sorotan.
Tuntutan lainnya mencakup pengembalian TNI ke barak dan penghentian militerisasi di ruang sipil. Mahasiswa juga meminta pemerintah menindak organisasi masyarakat maupun kelompok preman yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil.
Baca juga:
Aksi Demo Hari Pahlawan, Polda Jatim Siagakan Personel di Surabaya dan Malang
Penegakan hukum terhadap seluruh pelaku pelanggaran HAM tanpa membedakan jabatan dan golongan, penghapusan impunitas kekuasaan, serta pemulihan hak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM juga menjadi bagian dari aspirasi mereka.
Di sektor ekonomi, mahasiswa menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pemerintah didesak memberikan kompensasi kepada seluruh korban keracunan MBG serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan kedua program tersebut.
Mereka juga meminta kebijakan perpajakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Presiden BEM ITS, Rakan Naufal Alief, menilai berbagai persoalan yang disuarakan mahasiswa membutuhkan perhatian dan tanggung jawab nyata dari pemerintah. Menurutnya, pembangunan seharusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan justru melahirkan ketimpangan dan mengorbankan hak masyarakat.
“Kami tegaskan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Di tengah janji besar dan ambisi kekuasaan, rakyat justru terus dihadapkan pada ketidakadilan,” tegas Rakan dalam aksi tersebut.
Baca juga:
Polrestabes Surabaya Bagikan 1.000 Alarm Motor Gratis untuk Warga
Ia menambahkan, mahasiswa memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut mengawal arah pembangunan nasional. Aspirasi yang disampaikan diharapkan menjadi pengingat agar pemerintah selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas dalam setiap kebijakan.
“Aspirasi yang kami sampaikan ini semoga menjadi pengingat bagi pemerintah agar setiap kebijakan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, ITS menyatakan dukungannya terhadap kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat melalui ruang ekspresi yang terbuka. Kampus juga mendorong agar penyampaian aspirasi berlangsung tertib, damai, dan konstruktif tanpa kekerasan maupun perusakan fasilitas umum.
Sikap tersebut sejalan dengan komitmen ITS mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.
Melalui partisipasi mahasiswa dalam menyuarakan persoalan publik, ITS mendorong penguatan kebebasan berpendapat, keterlibatan masyarakat, serta budaya demokrasi yang bertanggung jawab.
