Pixel Code jatimnow.com

DPR RI Resmikan UU Perampasan Aset

Editor : Ni'am Kurniawan  
Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Sidang Paripurna DPR RI (foto: IG @dpr.ri)
Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Sidang Paripurna DPR RI (foto: IG @dpr.ri)

jatimnow.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. 

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani setelah seluruh fraksi di Komisi III bersama perwakilan pemerintah menyepakati draf final regulasi tersebut. 

Rapat paripurna dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Puan menyatakan bahwa pengesahan regulasi yang telah dibahas selama 18 tahun ini dilakukan melalui mekanisme legislasi yang komprehensif mencakup sekitar 80 kali rapat pembahasan tanpa adanya tekanan pihak manapun.

Baca juga:
Warga Lamongan Diingatkan Bahaya Pinjol dan Judol, Kredit Macet Hambat Pengajuan KPR

"Hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Puan usai mengetuk palu pengesahan.

Ketua Panitia Kerja (Panja) sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan, undang-undang ini menggeser fokus penegakan hukum dari sekadar pemidanaan pelaku menuju pemulihan kerugian keuangan negara dan pengembalian hak korban. 

Baca juga:
Komisi XI DPR RI Dorong Bunga Pinjol Turun Jadi 0,1 Persen per Hari

Guna mencegah penyalahgunaan wewenang aparat, aturan ini memisahkan fungsi penyidikan dari pengelolaan aset melalui pembentukan Badan Pengelola Perampasan Aset serta Badan Pengawas Perampasan Aset yang bersifat independen.

"Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum," tegas Habiburokhman.