Tulungagung

Kemandirian pangan sangat krusial agar Indonesia tidak bergantung pada impor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Total sudah terdapat 18 pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung yang diperiksa KPK di Surabaya.

“Kami melihat kerja DPRD lemot. Seharusnya, DPRD harus sigap melihat setiap anggaran yang rentan dilakukan korupsi," terang mahasiswa.

Proses adminitrasi sekolah terhambat, dana BOS tidak bisa cair.

Solar jenis B30 tersebut merupakan barang bukti perkara tahun 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap pada 2023.

Aksi dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap anggota DPRD Tulungagung yang tidak berada di kantor.

Pemeriksaan KPK akan berlangsung selama 3 hari di kantor BPKP Jawa Timur.

Penyidik KPK mendalami kronologi penyusunan hingga penandatanganan surat pernyataan pengunduran diri oleh para kepala OPD.