Dana Alokasi Umum DAU

Proyek pembangunan pusat oleh-oleh tersebut dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.564.720.000.

Fakta yang menarik, kabupaten yang dipimpin Bupati dr Faida itu justru masuk daftar sebagai salah satu penerima sanksi.

Menteri Keuangan menunda pencairan dana alokasi umum (DAU) sebesar 35 persen bagi sejumlah daerah termasuk 27 kota/kabupaten di Jawa Timur.