DPRD Kota Probolinggo

Modin miliki peran vital dalam struktur masyarakat, mulai dari pengurusan pernikahan hingga kematian.

Permasalahan ini telah berlangsung selama belasan tahun tanpa ada solusi konkret. Warga juga telah mengadukan masalah tersebut ke Komisi III DPRD Kota Probolinggo dan minta untuk relokasi.

“Kami sudah 18 tahun mengalami polusi udara dan getaran. Kawasan ini sudah tidak layak huni karena lokasi rumah sangat dekat dengan tembok pabrik," ujar Ketua RT 1 RW 6, Taufiq.

Komisi III telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi untuk memastikan kelengkapan izin proyek di atas lahan seluas 1,3 hektare tersebut.

Ketua DPRD menyoroti indikasi pelanggaran Pasal 10 ayat (3) Perda Nomor 10 Tahun 2019, karena lokasi supermarket berdiri dalam radius kurang dari 500 meter dari toko kelontong warga.

Ketua PC GP Ansor Kota Probolinggo, menekankan pentingnya peran legislatif dalam memberikan perlindungan serta memperjuangkan nasib para guru.

"Kami berharap DPRD dapat terus kompak dalam mengawal aspirasi masyarakat. Ketiga fungsi DPRD, yakni legislatif, anggaran, dan pengawasan, harus berjalan seimbang,” ujar Ketua DPRD sementara Fernanda.

Memang beberapa waktu lalu partai PKB sudah melakukan silaturrahmi dengan PKS.