pejabat publik rangkap jabatan

"Kalaupun diperbolehkan, akan menciderai rasa keadilan dan moral serta etika sebagai pejabat publik," kata Ketua Partai Hanura Jatim, Yunianto Wahyudi.

"Menurut saya melanggar UU, sekaligus mencederai nilai moral pejabat. UU No 25 Tahun 2009," kata Dosen Sosiologi Fisip UWKS, Abdus Sair.