jatimnow.com -Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana harus menjalani isolasi mandiri setelah bertemu warga Tegalsari, Surabaya. Warga yang ditemui itu ternyata ada yang positif Covid-19.
Ceritanya, Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya yang akrab disapa WS ini mendapat kabar pemulangan 15 warga yang tengah menjalani karantina di sebuah hotel kawasan Gubeng Surabaya, Sabtu pekan lalu.
Minimnya pendampingan medis bagi warga Kedung Turi, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari menjadi temuan WS.
Baca juga: 4 Tahun Pemkot Surabaya Gelontor 266.375 Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis
Tidak hanya itu, molornya informasi hasil tes swab yang disampaikan kepada warga turut berdampak terhadap Whisnu Sakti Buana, Wakil Tri Rismaharini.
Politisi PDIP ini menjadi 'korban'. WS, saat ini harus menjalani karantina mandiri karena berstatus orang dalam pemantauan (ODP), setelah mengunjungi warga Kedung Turi.
Kata WS, saat itu banyak warga karantina mengeluh dan melaporkan tidak adanya pendampingan tenaga perawat, selimut, hingga vitamin dan makanan membuat raut muka orang nomor dua di Pemkot Surabaya ini terkejut.
"Saya jadi tahu ternyata kondisinya seperti itu. Karena laporan yang sampai ke kami yang bagus-bagus saja. Ini temuan di lapangan," terangnya dalam siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (3/6/2020).
Rasa terkejut WS tidak sampai di situ. Sebab, dari 15 warga yang mulanya dinyatakan negatif corona, terang WS, ternyata diralat oleh Pihak Puskesmas Kedungdoro setelah kunjungan WS.
Lima diantara warga tersebut, kata WS, kembali dinyatakan positif.
"Iya ini saya akan melaporkan kepada Bu Wali (Tri Rismaharini). Kenapa Dinkes bisa kecolongan. Memulangkan warganya yang masih berstatus positif," kata WS.
WS menyatakan laporan temuan di lapangan menyoal fasilitas pendampingan tenaga medis, maupun data yang diralat sudah disampaikan melalui telepon kepada Wali Kota Surabaya.
Alumnus ITS Surabaya ini sekaligus meminta izin kepada Wali Kota Risma untuk menjalani karantina mandiri.
"Iya sekaligus (meminta izin). Saya juga akan menyampaikan kepada Bu Wali agar berhati-hati dan menjaga kesehatan," kata WS.
Mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini menyatakan, dirinya akan menjalani karantina mandiri.
"Insya Allah tidak ada apa-apa. Karantina itu hal biasa. Ini resiko ketika turun menguatkan warga di perkampungan. Mendengar apa perkembangan maupun kekurangan kami di Pemerintah Kota. Mohon doanya," ungkap WS.
Terpisah, Ketua RT/RW 04/08 Kedung Turi, Malik resah atas kabar diralatnya data warga tersebut.
Baca juga: NasDem Incar Kursi Wakil Wali Kota di Pilwali Surabaya 2024
Ia mengaku sejak pemulangan belasan warganya, pihak Dinkes Surabaya sudah menyatakan negatif Covid-19.
"Tapi hasil tes swab tidak segera diumumkan. Warga ditelpon satu persatu dikamar dikatakan siap-siap untuk pulang. Ternyata seperti ini. Kami harus percaya kepada siapa?" ujar Malik.
Ia bersama seluruh warga kampung sudah terlanjur bahagia mendengar informasi pemulangan tersebut.
"Kalau begini saya selaku RT dibuat bingung dan sedih. Saat ini upaya menenangkan warga tengah dilakukan," ungkap Malik.
Sorotan anggota DPRD Surabaya
Tentang penanganan warga Kedung Turi Surabaya ini juga mendapat kecaman dari Politisi Partai NasDem, Imam Syafii.
Legislator Komisi A DPRD Surabaya sebelumnya juga menyatakan bahwa kejadian itu tidak hanya membahayakan warga yang dinyatakan positif hasil swab, tapi juga bisa menulari orang lain.
Imam menambahkan, penanganan Covid-19 di daerah pemilihan (Dapil)-nya tersebut sejak awal memang terkesan asal-asalan.
Baca juga: Sosok Whisnu Sakti Buana Dimata Eri Cahyadi Walikota Surabaya
Klaim sesuai SOP
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto meminta Imam Syafii untuk berhati-hati bicara dan melihat persoalan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan statement.
"Mas Imam mohon berhati-hati kalau bicara. Kita sudah ada prosedur operasi standar (SOP) untuk penanganan setiap warga yang terindikasi. Jangan diplintir-plintir," kata Irvan Widyanto, Selasa (2/6).
Irvan yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Kota Surabaya menegaskan, hotel bukan disediakan untuk warga yang terkonfirmasi positif.
"Justru bilamana positif tidak boleh berada di hotel. Karena hotel tersebut disediakan bukan untuk warga yang konfirm positif," tegasnya.
Irvan menegaskan kembali dengan meminta Imam untuk tidak sembarangan berbicara di media massa.
"Tolong lihat dulu persoalan sebelum bicara ke media," jelasnya.