jatimnow.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu libatkan tim ahli yang berkompeten untuk mengusut dugaan penyimpangan pengadaan lahan SMA Negeri 3 Kota Batu.
Kajari Kota Batu Supriyanto mengatakan tim ahli sebagai acuan guna menyimpulkan kasus tersebut. Seperti riwayat tanah dan pengadaan lahan Kejari Batu bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Baca juga: Dugaan Mark Up Lahan SMA 3 Batu, Kejari Panggil Ulang Saksi
Baca juga: 2 Tersangka Ditetapkan Kejari Ponorogo pada Kasus Pungli Segel Tanah PTSL, Kok Belum Ditahan?
Untuk kerugian keuangan negara akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jatim. Dan terkait proses penilaian apraisal akan berkordinasi dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (Mappi).
"Saya tegaskan nanti akan berlaku objektif terhadap kasus SMA N 3 Batu. Tadi pagi saya sudah koordinasi dengan Pidsus membahas kasus ini. Lalu kita putuskan perlu pendapat ahli, semacam berdiskusi dengan ahli," jelas Supriyanto, Kamis (3/9/2020).
Baca juga: Terbukti Jual Beli Jabatan, Oknum ASN di Sumenep Segera Disidang
Ia berjanji pada satu minggu mendatang rencana tersebut sudah bisa terealisasi dan memerintahkan langsung ke Kasi Pidsus agar ada progres.
Keterangan dari Pidsus Kejari Batu, ia sudah melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah Kejari Batu (era Sri Heny Alamsari), dengan mengumpulkan berbagai alat bukti dan keterangan dalam rangka mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana.
Mantan Kajari Gorontalo ini pun menilai masih perlu adanya pendalaman kembali demi memastikan perbuatan melawan hukumnya kuat. Misal nanti berdasarkan hasil penyelidikan ada bukti permulaaan yang cukup, statusnya akan dia tingkatkan menjadi penyidikan.
Baca juga: Jaksa Terima Pelimpahan Tersangka Ayah Perkosa dan Bunuh Anak Kandung di Kediri
"Informasi dari Kasi Pidsus sudah ada 35 orang lebih sudah dimintai keterangan. Namun proses masih dalam tahap penyelidikan, belum penyidikan. Jika nanti secara hukum tidak ada unsur pidana korupsi, misalnya ya tidak akan kami proses lebih lanjut. Intinya kami akan bekerja secara profesional dan proporsional," tutupnya.
Sebelumnya, Kejari Batu menggelar penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) Kepala Kejaksaan Negeri Batu Nomor Print-02.a/M.5.44/Fd.1/06/2020 tanggal 22 Juni 2020. Informasinya pengadaan itu memakai APBD Kota Batu tahun 2014 senilai kurang lebih Rp 8 Miliar.