Mojokerto - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi di depan perkantoran Pemerintahan Kota (Pemkot) Mojokerto, Jalan Gajahmada, kota setempat, Senin (12/12/2021).
Mereka membentangkan banner bertuliskan 'Evaluasi Akhir Tahun Kepemimpinan Ning Ita' selebar sekitar 5x1 meter, tepat di gerbang masuk kantor wali kota dan DPRD. Namun rupanya, aksi itu disesalkan warga.
Salah satu warga Cakarayam, Deny mengungkapkan, akses menuju dua kantor pemerintahan daerah itu terpaksa ditutup oleh aparat setempat karena ada aksi mahasiswa tersebut.
Baca juga: Ratusan Guru Swasta Demo di Kantor Pemkab Bojonegoro, Minta Diangkat PPPK
"Saya ada urusan di bagian Sekdakot, tapi terhambat karena gerbang masuk ditutup. Ada urusan yang harus saya selesaikan saat ini. Yapi ya bagaimana lagi, tertunda karena ada aksi," ungkap Deny.
Deny berharap, aksi yang dilakukan elemen masyarakat, termasuk penyampaian aspirasi, tidak sampai merugikan pihak lain.
"Akses untuk mendapatkan pelayanan publik jadi terhambat akibat kegiatan ini," sesalnya.
Hal yang sama diungkapkan salah satu warga Wates, Ridwan. Dia mengaku ada urusan ke gedung DPRD dan terpaksa mencari jalan lain karena pintu gedung wakil rakyat itu ditutup oleh mahasiswa.
"Aksi, apa pun bentuknya sepanjang tidak menyalahi peraturan ya monggo saja. Tapi ya jangan kemudian membuat orang lain dirugikan, setidaknya rugi waktu," tutur dia.
Ridwan meminta mahasiswa bisa lebih elok ketika menyampaikan aspirasinya ke pemimpin daerah.
Baca juga: Mahasiswa Jember Demo Tuntut Presiden dan DPR RI Patuhi Putusan MK
"Sampaikan aspirasi dengan baik dan bijak. Kalau cara mereka hingga menyebabkan aparat terpaksa menutup akses pelayanan publik, seperti halnya dua gerbang kantor pelayanan publik ini ditutup rapat-rapat, apakah ini bukan berarti merugikan pihak lain," tambahnya.
Sementara Ketua HMI Cabang Mojokerto, Elang Teja Kusuma menyatakan bahwa pihaknya menggelar aksi sebagai bagian dari aspirasi mahasiswa menyangkut pembangunan Kota Mojokerto, dari urusan infrastruktur hingga keterbukaan publik.
Salah seorang pegiat media sosial yang tidak bersedia disebut namanya menilai aksi yang digelar aktivis HMI Mojokerto ini berbanding terbalik dengan komitmen yang mereka bangun dengan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (Ning Ita).
Awal bulan Agustus 2021 silam, dalam jejak digital yang bisa dibaca di berbagai media online disebut, pada 5 Agustus 2021 Ning Ita menerima silaturahmi pengurus HMI Cabang Mojokerto di ruang Sabha Pambojana Rumah Rakyat, Kota Mojokerto.
Baca juga: Emak-emak di Sidoarjo Demo Tuntut Keadilan Vonis Bebas Gregorius Ronald Tannur
"Dalam kesempatan itu pengurus HMI menginginkan bersinergi dengan Pemkot Mojokerto. Lalu wali kota merespon dengan mengajak para pengurus untuk bergabung dengan tim penanganan Covid-19 di Kota Mojokerto. Mereka masuk dalam tim back office di dalam tracing penanganan Covid-19. Bahkan mereka akan diberi insentif. Nah kalau sekarang mereka menggelar aksi, lalu keinginan bersinergi dengan birokrasi juga kesediaan menjadi tim back office itu apa tidak kontraproduktif?" bebernya.
Sejauh yang ia tahu, sudah beberapa kali HMI dan eksekutif Pemkot Mojokerto berdialog menyangkut berbagai hal.
"Apakah kanal mereka saat ini buntu atau bagaimana ya," pungkasnya.