Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan 7 prioritas pembangunan di wilayahnya pada Tahun 2023. Hal itu dipaparkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja pada Selasa (19/4/2022) di Surabaya.
Menurut Khofifah, 7 prioritas itu sudah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional 2023. 7 prioritas pembangunan Jatim pada 2023 adalah, pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.
Juga peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, produktifitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
Baca juga: Berikut Isi Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Pemprov Jatim
Selanjutnya peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumberdaya energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, dan terakhir adalah peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur.
"Ketujuh prioritas pembangunan Jatim pada 2023 tidak lepas dari nilai-nilai Nawa Bhakti Satya yang menjadi ruh pembangunan di Jatim," terang Khofifah.
Seiring dengan melandainya kondisi Pandemi Covid-19, perekonomian Jatim mulai membaik dengan nilai Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,57 persen dan berhasil memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa sebesar 25,01 persen serta kontribusi terhadap total perekonomian di Indonesia dengan kontribusi sebesar 14,48 persen.
"Pada 2023, perekonomian Jatim kami target tumbuh sebesar 3,45 sampai 5,15 persen," jelas Khofifah.
Sejalan dengan semakin terkendalinya Pandemi Covid-19, realisasi investasi Jatim 2021 juga terangkat. Bahkan menjadi yang tertinggi selama 5 tahun terakhir.
Baca juga: Pj Wali Kota Batu Minta Arah Pembangunan Selaras Perlindungan Lingkungan
Di mana capaian kinerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Tahun 2021 sebesar Rp 52,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 27 triliun.
Sementara Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti sebagai wakil daerah berjanji akan membawa aspirasi masyarakat Jatim untuk diperjuangkan di perencanaan nasional.
Kemudian narasumber dari Bappenas juga memuji capaian kinerja pembangunan Jatim. Di mana hal itu menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah selaras.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan yang diwakili Dirjen Perimbangan Keuangan mewanti-wanti Jatim agar dalam menyusun perencanaan pembangunan tidak hanya sekedar menyelesaikan permasalahan Jatim tapi juga nasional, karena Jatim memiliki kontribusi besar terhadap capaian pembangunan nasional.
Baca juga: Pemkot Mojokerto Tetapkan Musrenbang Tematik dengan Prioritas 3 Hal Ini
Musrenbang RKPD Provinsi Jatim Tahun 2023 dibuka secara Gubernur Khofifah dan dihadiri wakil gubernur, Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri, Deputi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, ketua dan anggota DPD RI.
Juga Forkompimda Jatim, Wakil Ketua DPRD Jatim, Asisten dan Kepala OPD Provinsi Jatim, bupati dan walikota, ketua DPRD dan Kepala Bappeda kabupaten dan kota, rektor perguruan tinggi, pimpinan instansi vertikal, perbankan, BUMN/BUMD, tokoh masyarakat dan pemuda, organisasi keagamaan, LSM serta media massa.
Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 kepada juara 1 Kabupaten Lamongan, juara 2 Kabupaten Bojonegoro dan juara 3 Kabupaten Jombang. Sedangkan untuk kota, juara 1 Kota Malang, juara 2 Kota Madiun dan juara 3 Kota Mojokerto.