Jombang - Tak terima bantuan sosial minyak goreng (Bansos Migor) dari pemerintah disunat, puluhan warga Desa Gumulan, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, unjuk rasa, di kantor desa setempat, pada Kamis (9/6/2022) siang.
Warga menuntut agar dua orang perangkat desa yang melakukan dugaan pemotongan Bansos minyak goreng itu dicopot dari jabatannya.
Sedikitnya ada 15 warga yang melakukan aksi unjuk rasa di kantor Desa Gumulan pada pukul 11.30 WIB. Warga membawa poster berisi tuntutan.
Baca juga: BPBD Lamongan Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di 2 Kecamatan
Menurut keterangan Ahmad Syahril (38) kordinator unjuk rasa, peristiwa unjuk rasa ini merupakan aksi ke dua yang dilakukan warga. Demo, sebelumnya sudah sempat dilakukan puluhan warga lainnya beberapa hari sebelumnya.
“Ini menanyakan keputusan Pak Pj Kades juga pak Camat soal keluhan kami pada demo sebelumnya,” terangnya.
Lebih lanjut Ahmad menjelaskan, dua perangkat Desa Gumulan melakukan pungli kepada penerima bansos minyak goreng atau yang disebutnya dengan Bansos PKL itu. Uang yang warga terima dari Koramil, dipotong dua oknum perangkat desa.
“Masing-masing Rp100 ribu yang tahap satu, dan R 25 ribu hingga Rp50 ribu yang tahap dua,” bebernya.
Dikatakan Ahmad, dalam menjalankan aksinya, dua perangkat Desa ini memerintahkan RT dan RW untuk memotong uang warga penerima bansos.
Baca juga: KSAL Beri Bantuan Warga Terdampak Gempa Tuban
“Alasannya katanya untuk uang listrik PJU,” ucapnya.
Lantaran geram, warga Gumulan berharap Pemdes Gumulan juga pihak Kecamatan Kesamben mau bertindak tegas kepada keduanya.
“Kami minta berdua itu dipecat atau dicopot dari jabatannya, karena sudah membuat malu dan mencoreng nama desa,” pungkasnya.
Hingga pukul 12.15 WIB, massa aksi terlihat masih bertahan di balai desa. Namun, dua perangkat yang didemo itu tak juga memperlihatkan batang hidungnya.
Baca juga: Pj Gubernur Jatim Terima Bantuan 1000 Baja Ringan untuk Warga Bawean
Namun, akhirnya warga ditemui Harun, Sekdes Gumulan. Dan saat dikonfirmasi, ia memilih bungkam dan tak memberikan keterangan.
“Kami hanya fasilitasi (untuk kebenaran pungli) kita tidak bisa jawab, takut salah nanti,” singkatnya.
Usai ditemui Sekdes, akhirnya puluhan warga yang unjuk rasa membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing.