Pasuruan - Krisis global dapat memicu terjadinya inflasi di sejumlah negara, tak terkecuali di Indonesia. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah perlu menjalankan pogram percepatan penanganan inflasi serta melakukan terobosan-terobosan.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat koordinasi inflasi daerah yang diselenggarakan secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo atau Mas Adi bersama jajaran terkait turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dari Madinah Command Center Pemkot Pasuruan, Selasa (30/8/2022).
Mendagri dalam arahannya menyampaikan bahwa diperlukan langkah-langkah antisipatif yang harus dilakukan secara sinergis antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mengantisipasi potensi krisis yang terjadi. Harapannya tidak menjadi efek domino berujung terjadinya inflasi di tingkat daerah.
Baca juga: Mas Adi Minta Seluruh Perangkat Daerah Terapkan TTE di Tahun 2024
"Saat ini pemerintah pusat telah melakukan beberapa upaya untuk meredam potensi krisis tersebut agar tidak menjalar ke daerah. Yaitu melalui pemberian beberapa subsidi. Namun tidak selamanya kami akan bergantung pada subsidi. Perlu terobosan yang tepat", ujar Mendagri.
Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap cukup sukses dalam menekan angka pandemi Covid-19. Sekaligus melakukan rebound untuk kembali memulihkan kondisi perekonomian yang sempat terpuruk terimbas pandemi. Tito berharap krisis yang terjadi di dunia tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bergerak membaik.
"Jangan sampai efek hyperinflasi yang terjadi di beberapa negara di dunia menjalar ke Indonesia. Karena kondisi seperti itu menyebabkan ketidakstabilan kemanan dan politik," ujarnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut sekaligus dipaparkan kondisi inflasi di Indonesia saat ini. Berdasarkan data yang diuraikan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup baik meskipun dihantam pandemi, namun diikuti inflasi cukup tinggi yaitu 4,94 persen pada Juli 2022.
Baca juga: Mas Adi Mengapresiasi dan Mendukung Lomba Panah Kota Pasuruan
Inflasi yang masih terjadi didominasi sektor bahan pangan dan energi yang levelnya masih cukup tinggi. Untuk itu dalam rakor, diberikan rekomendasi bagi kepala daerah untuk selalu memantau dan mengendalikan harga komoditas bahan pangan. Utamanya harga cabai dan bawang di daerah masing-masing.
"Jika harga bisa dikendalikan, maka inflasi juga bisa ditekan. Penguatan ekonomi sektor mikro juga harus dimaksimalkan", imbau Mendagri
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menjelaskan bahwa Pemkot Pasuruan siap mendukung penuh upaya pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya inflasi di daerah. Salah satu langkah konkret yang segera dilakukan adalah mengoptimalkan dinas terkait dalam rangka monitoring harga kebutuhan pokok.
Baca juga: Wawali Pasuruan Harapkan Gerak Cepat Turunkan Angka Prevalensi Stunting
"Kami lakukan monitoring harga bahan pokok serta menjaga ketahanan pangan. Terutama harga telur yang belakangan terus kami ikuti perkembangannya," ucap Mas Adi.
Diperlukan langkah antisipatif dan mitigasi yang tepat untuk mencegah inflasi terjadi di Kota Pasuruan. Harga minyak dunia yang fluktuatif juga menjadi bahan bagi Pemkot Pasuruan untuk menetapkan kebijakan kebijakan kontra inflasi.
"Harga minyak dunia bisa saja berpengaruh terhadap harga-harga bahan pangan. Kami harus antisipasi panic buying. Jangan ampai ada upaya penimbunan. Kami akan pantau situasi pasar," tandasnya.
Sesuai arahan Mendagri, lanjut Mas Adi, Pemkot Pasuruan akan membentuk posko khusus untuk melakukan antisipasi dan mitigasi inflasi di daerah.