jatimnow.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali meraih prestasi gemilang. Dalam ajang penilaian kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah, Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) menganugerahi Pemkot Malang penghargaan tertinggi, yaitu kategori emas.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan tata kelola pemerintahan Kota Malang yang dinilai sangat memuaskan di tingkat kota.
IIPG merupakan sebuah yayasan yang didirikan oleh mantan Wakil Presiden RI, Prof. Dr. H. Boediono, memiliki misi kuat untuk mendorong reformasi tata kelola (governansi) pemerintahan.
Baca juga: Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan Dukung Perkembangan Gim Lokal Lewat MCC
Melalui berbagai program dan penilaian, IIPG berupaya membantu pemerintah daerah mencapai kinerja terbaik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun swasta. Bertajuk Anugerah Pandu Negeri 2024, acara penghargaan ini digelar di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Rudiantara, Ketua Umum IICD-IIPG, kepada perwakilan Pemerintah Kota Malang, yakni Sri Winarni, SH., Asisten Administrasi Umum Kota Malang bersama dengan 91 pemerintah daerah lainnya.
Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, ST., MM. mengungkapkan, rasa syukurnya atas prestasi yang diraih. Menurutnya, penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras dan sinergi seluruh jajaran Pemkot Malang dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Baca juga: 3 Kali Raih SAKIP Predikat A, Pj Wali Kota Malang Apresiasi Kinerja Pemkot
"Dengan meraih predikat sangat memuaskan, maka telah menunjukkan bahwa kinerja dan tata kelola governansi di Pemkot Malang mendapatkan pengakuan publik bertaraf internasional dan saya patut berbangga," ujar Iwan, Jumat (6/9/2024).
Namun lebih lanjut, Iwan juga berpesan bahwa raihan prestasi ini harus diikuti dengan peningkatan kinerja yang lebih baik lagi. Terlebih, Menteri PAN RB juga berpesan agar pemerintah daerah mampu mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berdampak.
"Ada 4 poin yang diharapkan Pak Menteri dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berdampak, yaitu menurunkan kemiskinan, peningkatan investasi, belanja produk dalam negeri melalui e-katalog dan digitalisasi administrasi pemerintahan; artinya kesemuanya ini adalah bagian dari future governance yang menuntut kita untuk terus berinovasi" jelasnya.
Baca juga: Deklarasi Kampanye Damai, Pj Wali Kota Malang: Kedepankan Kedewasaan Berpolitik
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas turut hadir dalam acara tersebut. Dalam sambutannya, Anas menilai pemda penerima penghargaan menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat.
Mantan Bupati Banyuwangi tersebut mengatakan dalam menerapkan tata kelola dan praktik governansi yang baik, diperlukan penguatan inovasi dan kolaborasi multi-sektor di instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan upaya percepatan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah saat melalui reformasi birokrasi tematik.
"Berdasarkan kajian yang dilakukan Delloite, kini saatnya berkolaborasi dalam membangun inovasi, bukan saling berkompetisi. Tidak ada satu aktor pun yang dapat mencapai tujuan tanpa mempengaruhi aktor lain," ujarnya.