jatimnow.com - Penangkapan Wali Kota Pasuruan dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat Gubernur Jawa Timur, Soekarwo angkat bicara.
Menurut Soekarwo, permasalahan OTT ini seharusnya lebih diintensifkan oleh kepolisian dan kejaksaan.
"Polisi harus semakin intensif. Permasalahan OTT bisa dilakukan polisi dan kejaksaan melalui saber pungli itu lebih bagus," ujar Soekarwo saat menghadiri rapat paripurna penyampaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (4/10/2018).
Baca juga: KPK Sosialisasi Pencegahan Korupsi kepada Anggota DPRD Ponorogo
Baca Juga:
- KPK Amankan Wali Kota Pasuruan
- Wali Kota Pasuruan Ditangkap KPK karena Dugaan Suap Proyek
- Di Mana Wali Kota Pasuruan Saat KPK Geledah Kantornya?
Dengan adanya saber pungli yang bergerak Soekarwo menilai apa yang dilakukan oknum - oknum pegawai yang melanggar integritas bisa dibersihkan.
Baca juga: Tulungagung Terima Hibah dari KPK Senilai Rp6,6 Miliar
"Saya kira itu jadi kinerja bagus, yang tertutup akan ketahuan. Kita inginnya bersih betul," terang Pakde Karwo.
Ia juga mengingatkan permasalahan yang dihadapi pelayanan publik di Jawa Timur bukan karena kinerjanya, melainkan integritas yang rendah sehingga rentan terjadi praktek suap dan pemerasan.
Baca juga: Video: KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo
"Kalau pelayanan publik hampir semua selesai. Kita tahu itu. Tapi kalau integritas itu relatif. Yang jadi permasalahan korupsi karena integritas yaitu suap dan pemerasan," pungkasnya.