Oleh: Ulul Albab,
Ketua ICMI Jawa Timur
jatimnow.com - Nepal, Selasa, 9 September 2025, mengirimkan berita yang tak biasa. Perdana Menteri K.P. Sharma Oli akhirnya menyerah. Ia mundur setelah diguncang protes anak muda yang marah. Mereka menamakan diri “Revolusi Gen Z”. Sebuah revolusi yang dimulai bukan dari senapan, bukan dari barikade, tapi dari… media sosial.
Awalnya sederhana. Pemerintah Nepal memutuskan memblokir lebih dari 20 platform media sosial. TikTok, Instagram, Facebook—semua ditutup dengan alasan keamanan. Alih-alih menenangkan keadaan, kebijakan itu justru menjadi percikan api.
Baca juga: Solidaritas Warga, UKWMS Ingatkan Pentingnya Aksi Nyata di Era Digital
Generasi muda yang sudah terbiasa mengekspresikan diri lewat layar ponsel merasa tercekik. Maka turunlah mereka ke jalan. Hasilnya: 19 nyawa melayang, ratusan luka, dan akhirnya kursi perdana menteri goyah.
Apa yang membuat cerita ini penting bagi kita di Indonesia? Karena masalah yang dikumandangkan anak-anak muda Nepal—korupsi, nepotisme, pengangguran—bukanlah kisah asing bagi telinga kita. Ada kemiripan isu.
Media sosial: sahabat sekaligus senjata
Kita pernah mengalaminya. Ingat #ReformasiDikorupsi? Ingat juga #TolakOmnibusLaw? Gerakan itu tidak pernah punya kantor sekretariat. Tidak ada komando tunggal. Yang ada hanyalah jaringan longgar di WhatsApp, Twitter, Instagram. Tetapi kekuatannya luar biasa. Puluhan ribu orang bisa berkumpul hanya dari sebuah tagar.
Zeynep Tufekci (dalam bukunya “Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest” – Yale Univ. Press, 2017), seorang peneliti Turki-Amerika, menyebutnya “kekuatan sekaligus kerapuhan”.
Gerakan digital cepat membesar, tapi sering rapuh untuk bertahan. Ia bisa menjatuhkan pemimpin, tapi sering bingung ketika ditanya: “lalu siapa yang memimpin setelah itu?”
Nepal seolah sedang memperlihatkan teori itu secara nyata. Gen Z bisa menjatuhkan perdana menteri, tapi belum tentu bisa menyiapkan kepemimpinan baru.
Baca juga: Lilik Hendarwati: Medsos Ruang Belajar, Tapi Jangan Lupa Literasi Media!
Belajar dari Cermin Himalaya
Apa pelajarannya untuk Indonesia? Pertama, jangan pernah meremehkan generasi muda. Mereka mungkin masih sibuk dengan reels, game online, dan kafe estetik. Tapi ketika urusan hidup mereka disentuh—pekerjaan, pendidikan, masa depan—mereka bisa berubah menjadi kekuatan politik yang menakutkan.
Kedua, jangan gampang-gampang menutup akses digital. Blokir platform memang mudah secara teknis. Tapi menutup mulut jutaan anak muda? Itu mustahil. Justru larangan itulah yang membuat mereka makin nekat. Nepal membuktikannya.
Ketiga, masalah substansial harus ditangani. Korupsi tidak cukup dijawab dengan jargon. Nepotisme tidak cukup ditepis dengan pidato. Jika peluang kerja tidak dibuka, maka Instagram dan TikTok hanya akan menjadi etalase kemarahan.
Indonesia punya bonus demografi. Setengah lebih penduduk kita adalah Gen Z dan milenial. Tapi bonus bisa berubah jadi bumerang jika aspirasi mereka diabaikan.
Baca juga: Cuma Modal Kuota, Biduan Madura Ini Jadi Jutawan Dadakan di TikTok
Pemerintah harus cerdas. Jangan hanya sibuk membangun jalan tol, lupa membangun “jalan komunikasi” dengan anak muda. Buat forum dialog yang nyata. Ajak mereka bicara, dengarkan kritik mereka, libatkan dalam penyusunan kebijakan.
Organisasi masyarakat dan kampus juga punya peran. Literasi digital harus ditingkatkan, supaya energi muda tidak habis hanya untuk viral di media sosial, tapi juga bisa terhubung ke perubahan nyata.
Dan bagi Gen Z sendiri, jangan hanya puas dengan trending topic. Revolusi digital harus disambungkan dengan nalar bernegara yang benar. Kegaduhan harus diubah menjadi gagasan, gagasan diubah menjadi kebijakan. Dan lebih dari itu, saat menyampaikan aspirasi penting sekalipun, jangan lupa tugas utama, yaitu: jaga Indonesia agar tetap aman.