jatimnow.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menggelar Rapat Paripurna penyampaian Pendapat Akhir (PA) fraksi, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, Senin (22/6/2026). Dalam kesempatan ini perwakilan masing-masing fraksi memberikan rekomendasi dan strategi efektif agar Pemkab Gresik bisa mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dari Fraksi Gerindra, Muhammad Kurdi, saat membacakan Pendapat Akhir (PA), meminta Pemkab Gresik lebih serius dengan mengevaluasi secara menyeluruh mengenai PAD yang belum optimal, salah satunya adalah sektor retribusi.
“Untuk bisa mengoptimalkan PAD, Pemkab Gresik harus melakukan memperbaikan sistem pemungutan, peningkatan SDM, dan ekstensifikasi wajib pajak baru,” kata Muhammad Kurdi, Rabu (24/6/2026).
Baca juga: DPRD Gresik Sambut Baik Rencana Penerapan e-Voting di Pilkades 2026
Ia juga menyebut percepatan serapan belanja modal juga harus disertai dengan perencanaan yang matang serta pengawasan ketat. Terutama untuk proyek infrastruktur strategis, yang berdampak langsung pada masyarakat.
Koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) harus lebih baik, termasuk peningkatan disiplin waktu pengajuan dan pencairan. Kemudian penggunaan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) juga harus tepat sasaran, semisal untuk program-program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Surplus anggaran sebesar Rp366,2 miliar dan Silpa Rp452,07 miliar, menunjukkan adanya kelebihan pendapatan dan efisiensi belanja. Silpa masih terlalu besar, indikasikan anggaran belum sepenuhnya terserap untuk kegiatan produktif,” kata Kurdi.
Baca juga: PWI dan DPRD Gresik Gelar Dialog Publik Peningkatan PAD untuk Kemandirian Daerah
Sementara fraksi PDIP, Noto Utomo, dalam kesempatan ini juga memberikan masukan agar seluruh OPD terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, serta kualitas perencanaan. Ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan juga harus diperhatikan sehingga anggaran yang dialokasikan digunakan secara benar.
“Program yang telah direncanakan, hendaknya dapat diterjemahkan secara nyata dalam kinerja masing-masing OPD. Sehingga, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Perhatikan hasil pembahasan dan penjelasan serta komitmen untuk terus melakukan penyempurnaan tata kelola pemerintahan, dan pengelolaan keuangan daerah,” ucap Noto.
Dari fraksi PKB, Syaikhu Busyiri, menjelaskan bahwa pendapatan daerah agar dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Adalah sebuah keniscayaan, kemandirian fiskal daerah terwujud dan tidaknya berdasar kepada efektivitas penerimaan pajak daerah.
Baca juga: Serap Aspirasi Warga Secara Digital, DPRD Gresik Luncurkan e-Asmara
Menurutnya, strategi yang efektif atas pola intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, sedianya tercermin dalam renstra berikut renja OPD penghasil pajak daerah. Karena itu, pendampingan, monitoring dan evaluasi secara terus menerus harus dilakukan secara efektif.
“Kebocoran di sektor retribusi daerah, menjadi realitas di setiap tahun anggaran berjalan. Sudah saatnya pemerintah daerah menyeriusi lost income PAD, akibat dari kebocoran di sektor retribusi daerah,” ujar Syaikhu Busyiri.