jatimnow.com - Pelaku usaha konstruksi di Jember mendesak pemerintah daerah mempercepat peluncuran paket-paket proyek pekerjaan fisik. Pasalnya, keterlambatan peluncuran proyek menjelang akhir tahun anggaran dinilai menyulitkan kontraktor dalam memenuhi target pengerjaan.
Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jember, Ahmad Kudori Kurniawan mengatakan, keluarnya paket pekerjaan yang terlalu dekat dengan akhir tahun anggaran menempatkan kontraktor dalam posisi dilematis.
Di satu sisi, pekerjaan konstruksi membutuhkan tahapan teknis, standar keselamatan, serta pengendalian kualitas yang ketat. Namun, di sisi lain, waktu pengerjaan yang semakin terbatas membuat kontraktor harus menghadapi tekanan penyelesaian pekerjaan.
Baca juga: Menteri KKP Minta Pembangunan 3 Kampung Nelayan Merah Putih di Jember Dipercepat
“Pada akhir tahun pekerjaan jasa konstruksi di Jember ada beberapa kendala, salah satunya adalah tentang launching atau keluarnya paket jasa konstruksi yang mepet di tahun anggaran,” kata Ahmad Kudori Kurniawan, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, keterlambatan tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan proyek. Salah satunya berkaitan dengan ketersediaan material konstruksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
“Ini yang akan memberikan kendala nanti pada pelaksanaan, itu akan menemui beberapa kesulitan, salah satunya ketersediaan beberapa material yang bisa membantu untuk penyelesaian pekerjaan. Juga terkait dengan pencairan,” sambungnya.
Kudori menilai, pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu singkat berisiko memengaruhi kualitas hasil pembangunan. Kondisi tersebut juga dapat memunculkan pertanyaan dari masyarakat ketika hasil pekerjaan tidak sesuai harapan.
“Itu nanti akan jadi pertanyaan masyarakat, kalau kita sebagai pengusaha konstruksi tidak bisa mengerjakan dengan baik, karena kualitas terlalu jelek,” ungkapnya.
Dia menyebut, kontraktor kerap berada dalam posisi yang dirugikan akibat keterlambatan proses tersebut. Bahkan, persoalan itu berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaksana pekerjaan apabila terjadi kegagalan dalam memenuhi ketentuan kontrak.
Baca juga: Jember Terima Kucuran Dana Rp400 M untuk Revitalisasi Puskesmas dan Rumah Sakit
Selain persoalan waktu pengerjaan, Gapensi Jember juga menyoroti mekanisme pembayaran proyek yang berpotensi melewati tahun anggaran. Bendahara BPC Gapensi Jember, Herwindo berharap pemerintah memberikan kelonggaran atau alternatif mekanisme pembayaran agar tidak membebani kontraktor.
“Harapan kami untuk pembayaran di tahun ini setidaknya ada kelonggaran atau opsi lain. Jangan dibayarkan di tahun berikutnya, antara bulan September atau Oktober. Itu terlalu lama bagi kami,” imbuh Herwindo.
Dia juga berharap pemerintah menyediakan alternatif berupa jaminan pembayaran atau rekening penampung anggaran yang dapat memberikan kepastian bagi kontraktor.
“Harapan kami, pemerintah juga menyediakan opsi lain garansi pembayaran atau rekening penampung anggaran yang selama ini dari pihak pemerintanlh pusat diakui dan dilaksanakan,” lanjutnya.
Selain itu, Herwindo menyoroti penerapan sistem minicom dalam proses pengadaan proyek. Menurutnya, sistem tersebut dinilai belum memberikan ruang sanggahan yang memadai bagi kontraktor, berbeda dengan mekanisme Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Baca juga: Kelompok Tani Capai 1.500, Jumlah PPL di Jember Jauh dari Ideal
“Saya yakin semua temen-teman para jasa konstruksi ingin memberikan kualitas terbaiknya dalam pengerjaan proyek pembangunan, baik di Jember maupun di kota lain,” tegas Herwindo.
Gapensi Jember berharap pemerintah daerah dapat merencanakan dan meluncurkan paket-paket pekerjaan konstruksi sejak awal tahun anggaran. Dengan begitu, kontraktor memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pelaksanaan proyek, mulai dari pengadaan material hingga penyelesaian pekerjaan.
Langkah tersebut juga dinilai dapat membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha konstruksi untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
“Sehingga nanti, untuk pemerataan kepada pengusaha konstruksi akan lebih banyak manfaat, masyarakat bisa menikmati hasil dari beberapa paket yang keluar diawal tahun, dan tentu kita juga mendukung pemerintah daerah untuk kesejahteraan tenaga kerja,” pungkasnya