jatimnow.com - DPRD Kabupaten Gresik mendorong penetapan target retribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dilakukan secara realistis sesuai potensi riil daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memastikan kebijakan perizinan tidak menghambat masuknya investasi.
Dukungan legislatif terhadap rasionalisasi target retribusi itu disampaikan jajaran pimpinan DPRD Gresik. Penyesuaian perhitungan dinilai perlu agar target penerimaan daerah sejalan dengan kapasitas pelayanan dan kondisi aktivitas usaha di lapangan.
Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, mengatakan target yang disusun berdasarkan kalkulasi matang akan membantu menciptakan tata kelola anggaran yang lebih akuntabel. Pada saat bersamaan, pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan investasi.
"Kami di jajaran pimpinan DPRD Gresik sangat mendukung penetapan target retribusi DPMPTSP yang disesuaikan dengan kapasitas riil. Kalkulasi realistis akan melahirkan tata kelola anggaran yang akuntabel sekaligus menggairahkan investasi di daerah," kata Syahrul di Gedung DPRD Gresik.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Lutfi Dhawam, turut menyoroti pentingnya pemetaan potensi retribusi secara akurat. Menurut dia, target penerimaan harus mempertimbangkan kemampuan pelayanan agar tidak mengganggu efektivitas kerja DPMPTSP.
"Penetapan target yang presisi dan sesuai kemampuan pelayanan merupakan bentuk dukungan nyata dewan agar DPMPTSP dapat bekerja lebih fokus dan efektif, serta memberikan kemudahan perizinan bagi investor," ujarnya saat pembahasan anggaran.
Selain menyangkut penerimaan daerah, penyesuaian target retribusi diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan perizinan.
Penyederhanaan birokrasi, terutama di kawasan industri dan pusat kegiatan usaha mikro, menjadi salah satu perhatian.
DPRD juga menilai pengembangan sistem perizinan berbasis digital perlu terus dilakukan. Prosedur yang transparan dan mudah diakses diharapkan mempercepat pengurusan izin sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban retribusi.
Baca juga:
DPRD Gresik Dukung Penataan Parkir Trotoar, Hak Pejalan Kaki Jadi Prioritas
Kemudahan layanan perizinan diharapkan memberi dampak positif bagi pengusaha lokal, pengembang kawasan industri, hingga pelaku UMKM.
Dengan iklim usaha yang lebih kondusif, peluang tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru dan penyerapan tenaga kerja di Gresik juga semakin terbuka.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, mengapresiasi upaya pemerintah daerah menyelaraskan potensi pendapatan dengan kebutuhan peningkatan pelayanan publik.
"Komitmen bersama dalam merumuskan target retribusi yang rasional memperlihatkan harmonisasi kerja sama legislatif dan eksekutif demi mewujudkan Kabupaten Gresik yang maju, sejahtera, dan semakin ramah investasi," tutur Nurhamim.
DPRD Gresik memastikan fungsi pengawasan dan pendampingan anggaran tetap dijalankan, termasuk untuk mendukung modernisasi fasilitas pelayanan perizinan di DPMPTSP.
Baca juga:
Jangan Tunggu Korban, DPRD Gresik Desak Penertiban Kabel Udara Semrawut
Penguatan sarana dan transparansi layanan dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun investor.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Gresik menyambut positif masukan dan pengawasan DPRD. Pihaknya berkomitmen meningkatkan profesionalisme pelayanan agar target retribusi yang disepakati dapat dicapai secara optimal, transparan, dan akuntabel.
Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan PAD dan kemudahan berusaha.
Dengan target yang terukur serta pelayanan perizinan yang semakin baik, Gresik diharapkan tetap kompetitif sebagai salah satu tujuan investasi di Jawa Timur.
