jatimnow.com - Pemerintah Kabupten Ponorogo Menggelar penandatanganan pakta integritas anti korupsi yang digelar di Aula Kantor Bappeda, Senin (3/12/2018). Penandatangan tersebut diikuti oleh para kepala dinas hingga camat yang disaksikan langsung oleh Bupati Ipong Muchlissoni.
"Ini bentuk tekad yang mereka berikan kepada saya, pemerintah atau negara, bahwa mereka berjanji menciptakan pemerintah yang bersih dari korupsi," kata Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, saat dikonfirmasi di sela acara.
Ia mengatakan, hal serupa (penandatanganan integritas anti korupsi) pernah dilakukan olehnya sebagai Bupati dihadapan Gubernur Jatim, Soekarwo.
"Dulu saya dan bupati lainnya di Jatim. Sekarang Kepala Dinas dihadapan saya," tambahnya.
Ia berharap, pemerintah yang bebas korupsi harus terwujud di Ponorogo. Tak hanya it, mereka (kepala dinas) dan jajaran harus bekerja keras melayani masyarakat.
"Disamping diukur dari komentar-komentar masyarakat. Juga diuukur oleh indeks prestasi yang diberikan Pemerintah Provinsi atau pusat," bebernya.
Baca juga: Banner Bunda Lisdyarita Tanpa Kang Giri Bertebaran di Ponorogo, Pecah Kongsi?
Jika ditemukan adanya korupsi setelah penandatanganan ini, lanjut Ipong, yang bersangkutan akan ditindak dengan pengajuan ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Kalau tidak memungkinkan akan ditangani ke aparat penegak hukum. Tapi ke APIP dulu lah," terangnya.
Terpisah, Kepala Inspektorat Pemkab Ponorogo, Hadi Prayitno mengatakan, penandatanganan pakta integritas ini didasarkan pada aturan perundangan yang berlaku.
"Ada lima aturan perundangannya," terangnya.
Peraturan tersebut tertuang dalam PermenPAN-RB 52/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Dan Wilayah Pelayanan Birokrasi yang Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, UU 28/1999 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Bebas KKN.(ADV)
Baca juga: Bupati Ponorogo Jagokan Timnas Menang Tipis Lawan Uzbekistan, Kapolres Bingung