jatimnow.com - Polisi tengah melakukan penyelidikan pengadaan alat kesehatan (alkes) di rumah sakit milik Pemprov Jatim, RSU Karsa Husada, Kota Batu. Enam orang sudah dimintai keterangan di Polda Jatim.
Bagaimana penjelasan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Heru Tjahjono menanggapi kabar itu? Ia menemui jatimnow.com di ruang kerjanya, Senin (17/12/2018). Namun ia menolak difoto saat wawancara berlangsung.
Berikut hasil wawancaranya:
Anggaran Rp 25 M apa benar untuk renovasi dinding di Rumah Sakit Karsa Husada, Batu?
Itu teknis
Pembelian alkes kan biasanya menggunakan e-katalog?
Ojo takok aku. Itu teknis
Dengan adanya penanganan pihak kepolisian terkait pengadan alkes ini, sikap bapak?
Datanya sudah tak kasihkan Pak Aris (Kabiro Humas dan Protokoler Pemprov Jatim)
Kami meminta mereka di-update. tentunya itu hal-hal di OPD masing-masing, di mana di RSU Karsa Husada Batu.
Tentunya kalau sudah ditangani pihak kepolisian, mudah-mudahan apa yang disampaikan, diisukan nggak betul
Apakah betul ini, apakah betul itu, mesti dilakukan pemeriksaan
Sikap dari pemprov dengan adanya penanganan dugaan penggelembungan anggaran pengadaan ini seperti apa?
Kan itu kalau memang ada hal-hal yang perlu ditangani oleh pihak kepolisian kalau memang ditangani. Kan ini masih ada aduan, ada informasi
Informasinya ada alkes yang mangkrak di gudang?
Lah itu ditanyakan ke sana (RSU Karsa Husada). Saya sekda kan nggak mungkin ngecek satu-satu
Menurunkan inspektorat?
Inspektorat pasti turun
Kalau ada temuan-temuan?
Dan tidak ada temuan pun inspektorat pasti turun. Setiap tiga bulan pasti turun untuk keseluruhan, untuk memberikan bukan pemeriksaan tapi guiden bagaimana caranya entah itu pengadaan barang, pelaksanaan, konstruksi dan sebagianya agar sesuai dengan aturan
Kalau ada informasi ini (dugaan alkes mangkrak), mungkin nanti inspektorat saya suruh untuk melihat
Kapan akan turun?
Ada informasi ini, saya akan panggil. Apa betul ada alat robotiknya menganggur. Saya baru dengar ini
Jadi ada robotik yang menganggur? Ada anggaran Rp 25 miliar hanya untuk dinding ruang operasi?
Kalau itu kejelasannya mereka (RSU Karsa Husada) yang mengetahui
Apakah ketika rumah sakit membutuhkan alkes, pengajuannya dari rumah sakit atau instruksi dari pemprov?
Baca juga:
Cara Distributor Alkes Perluas Kerjasama dan Jaringan Lewat Health Connect
Ndak. Semua kan pengajuan. Ada proses, ada masuk di RPJMD, di KUAPPS, harusnya seperti itu. Saya kira itu. Detailnya tanya ke Mas Aris (Kabiro Humas)
Kapan inspektorat akan turun?
Ini sudah turun. BPK juga sudah turun
Apakah ada kekhususan bagi inspektorat turun ke Batu?
Ya nanti kita lihat
Selama ini kan Jawa Timur terkenal dengan pakta integritas antikorupsi?
Ya
Langkah ke depan dari Pemprov Jatim?
Langkah ke depan adalah, tentunya semua anggaran yang sudah dimasukan ke APBD, itu pada saat pelaksanannya harus ada evaluasi triwulan
Inspektorat akan masuk, tentunya bukan pemeriksaan tapi seperti coaching clinic melihat anggaran bagaimana meng-spj-kan, bagaimana belinya, itu hal yang harus dilakukan oleh inspektorat.
Dan inspektorat sendiri kan sudah ada kerjasama dengan aparat penegak hukum juga. Nanti akan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan
Ada hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya?
Jangan misalnya dulu wong belum terjadi. Didoakan saja supaya tidak ada
Baca juga:
Terlibat Penipuan Rp16,8 Miliar, Dokter di Tulungagung Divonis 2 Tahun Penjara
Kan ada indikasi. Kalau tidak ada indikasi kan nggak mungkin kepolisian turun?
Ya. Terutama inspektorat pasti turun. Sudah itu saja
Bagaimana hasil pemeriksaannya di lapangan
Selain rumah sakit, apakah inspektorat akan dipanggil?
Itu sudah kerja mereka, nggak usah dipanggil. Mesti koordinasi terus, kita rapat terbatas, kita rapat bulanan mingguan, mengumpulkan informasi-informai tentang pelaksanaan APBD tahun 2018 dan 2019. Semuanya kita lakukan.
Apakah anggaran dinding ruang operasi Rp 25 miliar di RSU Karsa Husada, sepengetahuan Sekdaprov?
Saya belum tahu. Saiki aku melbu tahun piro, bulan opo. Lahyo ngono nggak usah ditakokno (Sekarang aku jadi Sekda tahun berapa. Ya sudah nggak usah ditanyakan)
Sebelumnya kan Pak Jumadi (Kepala Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah-BPKAD Provinsi Jawa Timur) ya yang menjadi Plt Sekdaprov?
Ndak, saya yang penting ini sudah saya berikan, lengkapnya di humas, ke Pak Aris. Ojok dikon njawab, engko njawab jadi polemik (jangan disuruh menjawab, nanti kasih jawaban malah jadi polemik). Silahknya ditanyakan di humas
Tapi tanggungjawab penganggaran kan ada di sekda. Kalau ada temuan seperti ini, kan sekda pasti ingin tahu?
Sudah kita lakukan,humas saja. Jadi memang corongnya humas yang menyampaikan. Detailnya ada di sana
URL : https://jatimnow.com/baca-10180-sekdaprov-jatim-bicara-alkes-rsu-karsa-husada-yang-diselidiki-polisi
