3 OPD di Ponorogo Tanpa Pimpinan, Ini Tanggapan Bupati Ipong

jatimnow.com - Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo tidak memiliki kepala dinas (Kadin).

Ketiga OPD itu adalah Dinas Pendidikan (Dindik), Dinas Pertanian (Dispertan) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

Untuk Dindik dan Dispertan, kekosongan kepala dinas sejak awal Juli. Kadindik, Tutut Erlianti maupun Kadipertan, Harmanto memasuki massa pensiun per 1 Juli 2019. Sementara untuk Kadispedukcapil, Vifson Suisno, meninggal, Kamis (4/7).

Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni mengaku untuk Dindik dan Dipertan memang pihaknya belum menunjuk pelaksana tugas (Plt). Menurutnya, tidak adanya Plt dalam 4 hari ini tidak ada masalah.

"Kalau belum ada Plt memang iya. Tapi kalau menghambat itu berlebihan. Kalau Bu Tutut dan Pak Harmanato baru berakhir tanggal 1, berarti kan 4 hari. Terus apa hambatannya? Kecuali tidak ada Plt 1 bulan atau 2 bulan," katanya, Sabtu (6/7/2019).

Ipong menyebutkan, jika seharusnya penunjukkan Plt dan gerbong mutasi dilaksanakan, Jumat (6/7). Namun, sehari sebelumnya, Kadispendukcapil, Vifson Suisno meninggal dunia.

"Makanya kami tunda kembali. Kami tata ulang lagi," ujarnya.

Sedangkan untuk Plt Kadispendukcapil, Ipong mengatakan tidak etis jika pihaknya langsung mengganti karena masih dalam suasana berduka.

Untuk penunjukkan Plt atau menggantikan orang di lingkungkan Dispendukcapil harus melalui prosedur yang cukup rumit. Ia mengatakan, harus melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri.

"Jadi prosedurnya agak rumit. Tapi kalau Kadispendukcapil, mungkin Senin sudah ada Plh (Pelaksana tugas harian) dulu. Senin sudah ada. Jadi semua masalah adminstrasi kependudukan bisa teratasi," jelasnya.

Nanti kedepannya, baik Dindik, Dispertan maupun Dispendukcapil akan dipikirkan lebih lanjut. Apakah akan diisi Plt dulu lalu dilakukan lelang jabatan atau digantikan dengan eselon 2 yang sudah ada dan melelang jabatan dinas lain.

"Yang jelas itu semua akan terjawab pekan depan. Atau tanggal 10 Juli 2019. Sambil menunggu keputusan dari Kemendagri. Apakah di Plt kan atau diganti dengan kepala dinas lain yang sudah siap," pungkasnya.