jatimnow.com - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tengah menjadi sorotan publik setelah munculnya nama HT, diduga salah satu anggota DPRD Gresik sebagai penerima jaring pengaman sosial (JPS).
Bocornya daftar penerima tersebut setelah seorang netizen menggunggah dokumen berisi daftar calon penerima JPS di salah satu grup Facebook.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bappeda Gresik Hermanto Sianturi tak menampik jika data itu merupakan data terbuka yang didapat dari Dinas Perikanan. Data itu berisi daftar nama penerima Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pengajuan pupuk petani tambak Tahun 2015.
"Data tersebut belum dipastikan akan mendapat bantuan JPS karena sifatnya masih usulan calon penerima. Nanti masih akan diverifikasi pemdes (pemerintah desa) melalui musdes (musyawarah desa) terlebih dulu," ujar Hermanto, Senin (4/5/2020).
Baca juga:
BPBD Lamongan Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di 2 Kecamatan
Meski begitu, Hermanto mengaku jika data tersebut memang bukan data terkini calon penerima JPS. Nantinya setelah diusulkan dari pemdes, pihaknya masih akan melakukan verifikasi ulang supaya tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan.
Sementara Kepala Dinas Perikanan Gresik Choirul Anam mengakui jika data yang ada merupakan data lama yang belum diperbarui. Dan atas kejadian ini dirinya meminta maaf.
Baca juga:
KSAL Beri Bantuan Warga Terdampak Gempa Tuban
"Data itu memang salah karena dari penyuluh perikanan yang lama. Karena itu kami mohon maaf. Tapi kami sudah lakukan klarifikasi dan perbaiki bersama Bappeda," ucap Choirul Anam.
