jatimnow.com - Mendikbudristek Nadiem Makarim diminta memetakan penerima manfaat dari produk-produk shadow organization. Juga didorong merumuskan roadmap untuk menentukan prioritas kebijakan dalam mentransformasikan pendidikan.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI, Zainuddin Maliki setelah melihat kebijakan yang akan diterapkan menteri Nadiem dalam menjawab persoalan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia.
"Karena itu kami mengingatkan menteri agar masyarakat Indonesia ikut merasakan pentingnya kebijakan-kebijakan. Harus ambil kebijakan yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dunia pendidikan kita," ujar Zainuddin saat ditemui di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Kamis (29/9/2022).
Zainuddin menyesalkan cara komunikasi Nadiem yang menyebut ada 400 orang shadow organization atau tim bayangan yang membantunya dalam membuat inovasi di Kemendikbudristek saat rapat kerja bersama DPR pada Senin (27/9/2022) lalu.
Oleh sebab itu, Politisi PAN itu mengungkapkan bahwa untuk mentransformasikan pendidikan secara keseluruhan, tugas menteri tidak hanya sekedar memajukan pihak yang sudah memiliki literasi digital saja.
Baca juga:
17 Pesantren Terbaik di Jatim Versi Kemendikbud
Namun masih banyak guru honorer yang tak kunjung diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan, tak sedikit dari mereka yang gajinya belum terbayar.
"Sampai hari ini, (guru honorer) yang sedianya satu juta guru mau diangkat menjadi ASN, itu baru 293 ribu yang bisa diangkat jadi ASN. Dan itu tidak mulus-mulus semua. Masih ada mereka yang sudah diangkat, pegang SK, tapi belum dapat gaji. Mereka masih tarik-menarik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ungkap Zainuddin.
"Masih banyak masalah pendidikan yang harus dipecahkan. Masalah kompetensi guru kita juga membutuhkan perhatian," tambahnya.
Baca juga:
12 Karya Budaya Jatim Resmi jadi WBTb Nasional, Begini Pesan Gubernur Khofifah
Mantan Dewan Pendidikan Jawa Timur itu juga menuding, jika memang ada inovasi teknologi digital shadow organization, seharusnya problem pembelajaran secara daring saat pandemi Covid-19 tidak menjadi persoalan.
"Namun faktanya, masih banyak siswa justru mengeluhkan proses pembelajaran melalui daring tersebut. Itu sebabnya Komisi X meminta ada roadmap, sehingga kemudian tahu aspek-aspek apa yang dijadikan prioritas. Kalau ada roadmap, saya kira kementerian tidak akan kehilangan arah," tandas Mantan Rektor UM Surabaya itu.
