jatimnow.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh pejabat pelayan publik di wilayahnya untuk melakukan kerja konseptual di bidang birokrasi dengan kecerdasan spiritual.
Hal itu disampaikan Khofifah dalam Forum Koordinasi Pelayanan Publik Tahun 2023 dan Launching Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) olen MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin (13/3/2023).
"Kerja-kerja konseptual dan kecerdasan spiritual ini harus saling berseiring. Dalam forum ini mari kita bersama membahas bagaimana kerja konseptual harus diiringi juga dengan kecerdasan spiritual," terang Khofifah.
Pertama, dia menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayan publik adalah Khodimul Ummah atau pelayan masyarakat. Untuk menjadi pelayan masyarakat maka yang dibutuhkan bukan hanya profesionalitas melainkan juga integritas dan hati yang ikhlas.
"Dan yang ingin saya tekankan, melayani masyarakat bukan hanya tugas kedinasan, tapi juga tugas kemanusiaan dan bahkan tugas hambah Allah sebagai kholifah fil ardh sehingga apa yang kita lakukan akan tercatat sebagai ibadah," ujar Khofifah.
Tekait peluncuran KIPP, Khofifah menekankan bahwa hal ini penting agar ASN dan birokrasi di Jatim selalu berkembang serta berinovasi.
"Forum seperti ini menjadi penguatan bagi kita semua. Kami merasa sedang mendapatkan booster oleh Pak MenpanRB pagi ini. Pak MenpanRB mengajak kita untuk menyatukan pikiran untuk mengakselerasi reformasi birokrasi karena ekosistemnya telah disiapkan oleh kementerian," tuturnya.
Khofifah membeberkan strategi Jatim dalam menghadapi ketidakpastian berbagai fenomena global. Strategi itu adalah IKI jawabane atau Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi.
"Kami di Jatim ini menekankan pada Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi untuk menghadapi segala tantangan di masa ini. Jadi bagi ketidakpastian fenomena global, maka IKI jawabane. Untuk menjalankan IKI maka para ASN Jatim harus siap menjadi game changer sekaligus menjadi enabler leader," tandasnya.
Baca juga:
Surabaya Buka 2.789 Formasi ASN di 2024, Terdiri PPPK dan CPNS
Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan beberapa kunci terciptanya reformasi birokrasi yang ideal.
Dia menyebut bahwa Kementerian PANRB, telah menyiapkan Peraturan MenPANRB No. 1 Tahun 2023. Di mana peraturan ini merupakan pembaruan dari PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. Peraturan ini menuntut landasan lain untuk melakukan penyesuaian dengan pola pikir baru tentang jabatan fungsional ASN.
"Sehingga nanti tidak ada kesalahpahaman yang menuntut pekerjaan cukup panjang. Tidak ada lagi nantinya yang jabatannya guru tapi masih mengisi DUPAK yang mengharuskan cuti sampai 3 hari agar selesai," jelas Anas.
"Ini juga memungkinkan perpindahan jabatan fungsional tidak terlalu rumit. Jadi tidak satu rumpun pun bisa melakukan mutasi. Ini yang dipercaya Presiden Jokowi mampu membuat birokrasi menjadi lincah," tambahnya.
Mantan Bupati Banyuwangi ini mengatakan bahwa problem dalam pelayanan harus diselesaikan secara matang dengan inovasi-inovasi pelayanan publik. Dirinya mencontohkan, bahwa di KemenPANRB, dilakukan inovasi jemput bola dengan membuka pelayanan melalui telepon dan daring juga dibantu SDM dari KemenPANRB.
Baca juga:
Pemkab Ponorogo Akan Buka 691 Formasi Lowongan PPPK, Simak Syaratnya
"Ini terbukti efektif, karena mampu menurunkan perjalanan dinas ke kantor kami sebesar 85 persen. Jadi dana perjalanan dinas bisa ditekan dan dialihkan untuk pengendalian stunting," ungkap Anas.
Menurutnya, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government mampu berdampak pada integrasi sistem.
"Tapi dengan catatan tidak satu inovasi satu aplikasi. Kita sudah stop itu. Harapannya bisa ada satu sistem (aplikasi) yang mampu menjangkau seluruh pelayanan publik bagi masyarakat. Agar masyarakat tidak repot membuat akun pada tiap-tiap aplikasi pelayanan publik. Cukup sekai masukan data dan bisa digunakan berulang," paparnya.
"Harapannya jika memang ada satu sistem dalam seluruh inovasi pelayanan publik, Jawa Timur lah pelopornya. Karena Jatim peringkat pertama Tren Top Inovasi Instansi Pemerintah dalam KIPP Tahun 2022," pungkas Anas.
