jatimnow.com - Inspeksi mendadak (sidak) dilakukan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (Ning Ita) di beberapa pelayanan publik dan RSUD dr Wahidin Sudirohusodo pascalibur Idul Fitri 2023.
Layanan publik yang tak luput disidak perempuan nomor satu di Pemkot Mojokerto itu berada di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP).
"Saya memberikan apresiasi kepada semua jajaran ASN khususnya pelayanan publik karena berjalan baik. Begitu juga pelayanan kesehatan di RSUD juga berjalan baik sesuai Standar Operasional Prosesdur (SOP) yang sudah terbangun dengan baik," ujar Ning Ita, Rabu (26/4/2023).
Menurut Ning Ita, sesuai surat edaran dari Kementerian PAN-RB bahwa hari ini adalah hari pertama masuk kerja bagi seluruh jajaran instansi di pemerintah daerah setelah cuti lebaran 2023.
"Oleh karena itu, saya melakukan sidak untuk melihat secara langsung bagaimana di masing-masing instansi, khususnya yang memberikan pelayanan publik di hari pertama sudah harus masuk dalam memberikan pelayanan publik," tuturnya.
"Tidak ada lagi yang harus nambah cuti, karena ini terkait dengan pelayanan masyarakat, jangan sampai ada yang terkendala kebutuhan masyarakat akan pelayanan kita," tegas Ning Ita.
Baca juga:
Pemkot Mojokerto Raih Penghargaan Peduli Ketahanan Pangan 2023, Ning Ita Beri Pesan Begini
Mall Pelayanan Publik, lanjut Ning Ita, telah menyediakan 178 layanan dari 24 instansi yang berbeda, serta instansi vertikal yang ada di Kota Mojokerto. MPP Gajah Mada sesuai dengan amanat dari Menpan RB setelah diresmikan setahun yang lalu, 24 instansi ini harus memberikan layanan secara full time.
"Alhamdulillah semua sudah buka normal dengan full time timnya untuk memberikan layanan di MPP Gajah Mada, termasuk dengan layanan perpajakan," paparnya.
Terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Prof dr Wahidin Sudiro Husodo yang selama ini yang ada sedikit keluhan dari masyarakat terkait adanya aplikasi baru yang disediakan oleh BPJS Kesehatan yaitu JKN mobile.
Baca juga:
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari: Tidak Makan Beras Tetap Hidup
Awal-awal dulu memang ada sedikit kesulitan untuk mengintegrasikan dengan aplikasi pendaftaran yang sudah dimiliki oleh RSUD ini, kami sampaikan bahwa sesuai dengan arahan dari Menteri Pan RB bahwa seluruh daerah termasuk Kementerian semuanya di arahkan untuk mengefektifkan aplikasi layanan menjadi satu dashboard.
Jadi kalau berbicara tentang kesehatan maka cukup ada satu aplikasi saja, di mana ini diintegrasikan dengan seluruh pemberi layanan termasuk instansi instansi yang terkait dengan hal tersebut. Misalnya BPJS, makanya harus terintegrasi dengan aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah.
"Kami berharap sesuai komitmen awal ini bisa dilanjutkan kalaupun ada kendala ini bisa kita komunikasikan apa yang menjadi kendala sehingga kita carikan solusi bersama-sama," pungkasnya. (ADV)
