jatimnow.com - Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Kemenag Jatim) menyatukan komitmen bersama DPR RI untuk mengevaluasi dan membangun sinergi haji berkeadilan dan ramah lansia.
Sederet pandangan disampaikan dalam forum yang dimoderatori Sekretaris MUI Jatim, Lia Istifhama itu. Nampak hadir pula anggota Komisi VIII DPR RI Anisah Syakur dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Jatim Haris Hasan.
"Biaya pelaksanaan haji melalui prosedur, yaitu melalui kajian penganggaran yang tepat dan direlevansikan dengan situasi maupun kebijakan kerajaan Arab Saudi, untuk kemudian disetujui Komisi VIII DPR RI," kata Nyai Anisah, sapaan akrab Anisah Syakur, dalam siaran resminya, Jumat (11/8/2023).
Ia juga meminta kepada Kemenag Jatim untuk merumuskam skema haji ramah lansia, yang dalam hal ini Kemenag selaku penyelenggara.
"Perlu diketahui bahwa pemerintah terus berupaya memperbaiki pelayanan haji dan memenuhi kebutuhan jamaah dalam menjalankan ibadah," lanjut dia.
"Pelayanan haji ini diawasi oleh Komisi VIII, apakah sesuai SOP dan memenuhi harapan para jamaah, terutama jamaah lansia. Karena karakter jamaah sangat beragam, sehingga dibutuhkan pelayanan ikhlas sepenuh hati para petugas haji," sambung dia.
Baca juga:
Lita Machfud Arifin Kunjungi Persebaya Future Lab, Ini Pesannya
Di tempat sama, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Jatim Haris Hasan menyampaikan, pada musim haji 2023, pihaknya memastikan telah melakukan pendampingan secara maksimal bagi jamaah haji.
"Dalam musim haji tahun 2023, kami melayani sepenuh hati para jamaah, terutama lansia (lanjut usia) tanpa mengurangi layanan kepada jamaah yang lain. Sebagai contoh dalam hal makanan, kami sediakan bubur bagi jamaah lansia," ucap Haris Hasan.
Sementara dalam hal perlindungan, Kemenag pun telah membekali jamaah dengan gelang identitas dan kartu jamaah berbarcode yang jika di-scan melalui aplikasi haji pintar akan muncul informasi terkait jamaah, yaitu nama siapa, asal mana, kloter berapa, sektor pondokan wilayah mana, dan sebagainya.
Baca juga:
Komisi X DPR RI Tinjau PPDB Zonasi dan Kurikulum Merdeka di Surabaya
Sehingga, jika ada jamaah yang nyasar, petugas haji di Arab Saudi bisa mengidentifikasi jamaah tersebut dengan cepat dan mengantar ke tempat tinggalnya di Arab Saudi.
"Dalam hal kuota, maka ditekankan bahwa kami memiliki prinsip kuota berkeadilan, yaitu kami utamakan calon jamaah sesuai waktu pendaftarannya, first come first service," tandas Haris.
