jatimnow.com - Beredar nama-nama 13 Calon Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Jawa Timur. 13 nama itu disebut sebagai hasil final yang dikeluarkan oleh Kemendagri.
Dari total 39 nama yang diusulkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, hanya 3 nama yang masuk dalam daftar.
Di antaranya Calon Pj Tulungagung, Lumajang, dan Kabupaten Pasuruan. Ketiganya adalah pejabat eselon ll di Pemprov Jatim. Anggota Komisi A DPRD Jatim Fredy Poernomo pun protes keras.
"Iya masak hanya tiga nama itu. Padahal sekian nama itu usulan gubernur. Kita tahu daerah itu yang memimpin gubernur, kabupaten yang memimpin bupati/wali kota. Masak pengganti kepala daerah harus pusat juga yang menentukan," kata Fredy, kepada jatimnow.com, Jumat (22/9/2023) malam.
Dikabarkan, pelantikan Pj Bupati tersebut akan dilakukan pada Senin 25 September 2023 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
"Karena selesainya tanggal 24, nanti dilantik tanggal 25 lalu sehari jadi Plh nggak masalah. 24 kan Minggu," tandasnya.
13 Nama Calon Pj Kepala Daerah di Jatim yang beredar:
1. Pj Kota Malang: Dr. Ir. Wahyu Hidayat (Sekda Kabupaten Malang).
2. Pj Bupati Tulungagung: Dr Heru Suseno (Kepala Dinas Perkebunan Jatim).
3. Pj Bupati Lumajang: Indah Wahyini (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jatim).
Baca juga:
Hadiri Peringatan HUT TNI ke-79, Pj Bupati Pasuruan Sampaikan Pesan Ini
4. Pj Bupati Pasuruan: Andriyanto (Kepala Badan Riset Daerah (Brinda) Jatim).
5. Pj Bupati Pamekasan: Masrukin (Sekda Kabupaten Pamekasan).
6. Pj Bupati Magetan: Hergunadi (Sekda Kabupaten Magetan).
7. Pj Bupati Nganjuk: Sri Handoko (Direktur Kewaspadaan Kemendagri).
8. Pj Bupati Bondowoso: Bambang Soekwanto (Sekda Kabupaten Bondowoso).
Baca juga:
Masuk Nominasi Award Peduli Ketahanan Pangan Jatim, Ini Pesan Pj Bupati Pasuruan
9. Pj Bupati Bangkalan: Arief Mulya Adhie (Kemendagri).
10. Pj Bupati Probolinggo: Ugas Irwanto (Sekda Probolinggo).
11. Pj Bupati Madiun: Ir Tontro Pahlawanto (Sekda Madiun).
12. Pj Bupati Jombang: Sugiat (Kabinda Sulawesi Barat).
13. Pj Bupati Bojonegoro: Adriyanto (Kementerian Keuangan RI).
