jatimnow.com - Warga Desa Sumuragung Kecamatan Boureno kembali mendatangi Kantor DPRD Bojonegoro pada Rabu (6/12/2023).
Mereka datang untuk menagih janji DPR Bojonegoro yang akan memanggil aparat Pemerintah Desa untuk dimintai pertanggungjawabanan atas dana kompensasi (CSR) dari PT Wira Bhumi Sejati serta sejumlah stakeholder terkait.
Sayangnya, agenda mediasi itu gagal terlaksana lantaran pihak yang dipanggil, yakni Pemdes Sumuragung, PT Wira Bhumi Sejati dan stakeholder terkait tidak hadir.
Selain itu, pembatalan agenda itu juga dilakukan lantaran alasan keamanan. Sebab disinyalir ada upaya pengerahan massa Pro Pemdes Sumuragung yang juga bakal menggeruduk kantor DPRD setempat.
Menurut warga, Sumuragung H Afandi menjelaskan bahwa sebelumnya kemarin (5/12/2023) malam, pihak warga sudah mengetahui adanya informasi pembatalan agenda mediasi tersebut.
"Kedatangan kita hari ini untuk meminta kejelasan kepada DPRD Bojonegoro yang kemarin berjanji akan memanggil Pemdes Sumuragung sebagai tuntutan warga kemarin. Kami meminta kepada Ketua DPRD Bojonegoro untuk memberikan atensi pada permasalahan yang ada di Desa kami agar segera dapat diselesaikan," ungkapnya.
Karena batal, warga selanjutnya meminta agar Ketua DPRD Bojonegoro bersama dinas terkait untuk datang langsung melihat kondisi rusaknya alam akibat aktifitas pertambangan yang dilakukan PT WBS.
Baca juga:
50 Calon Anggota DPRD Bojonegoro Terpilih Menunggu Penetapan MK
"Kami warga Sumuragung ini adalah warga yang cinta damai, baru kali ini dalam sejarah, warga melakukan aksi demo berkali-kali. Kami hanya meminta Pemdes untuk transparan dalam menerima dana kompensasi dari Wira Bhumi," sambung Afandi.
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto menjelaskan, pembatalan agenda mediasi tersebut, lantaran faktor keamanan. Sebab ada informasi pergerakan dua kubu massa dalam jumlah banyak yang juga akan mengawal jalannya mediasi tersebut.
"Karena kami tidak ingin ada bentrok, oleh sebab itu agenda mediasi dengan pihak-pihak terkait kita tunda," jelasnya.
Baca juga:
18 Nama Caleg Baru di DPRD Bojonegoro, Sukses Geser Incumbent
Karena hari ini ditunda, lanjut Sukur, warga meminta DPRD Bojonegoro tetap memanggil Pemdes Sumuragung agar menyampaikan transparansi penggunaan dana kompensasi (CSR) sekaligus meminta kejelasan terkait hilangnya akses jalan (fasum) di sekitar lokasi tambang.
"Besok dalam waktu dekat kita akan panggil kembali pihak-pihak yang terkait, dan kita meminta yang kemudian disepakati oleh warga, agar tidak perlu adanya pengerahan massa cukup 10 orang perwakilan yang akan mengawal jalannya mediasi," tandasnya.
Sukur juga menambahkan bahwa ada hari Minggu (10/12/2023), pihaknya akan berkunjung meninjau langsung lokasi tambang
