PT Wira Bhumi Sejati

Desa Banjarkematren yang dinobatkan sebagai kampung budaya Sidoarjo, menduduki posisi kedua.

"Nasi tumpeng ini wujud penghormatan kami kepada (Wakil) Ketua DPRD bersama jajaran dari Polres Bojonegoro yang telah berkenan datang meninjau langsung kondisi tambang," ungkap Afandi.

Mereka datang menagih janji DPR Bojonegoro terkait pertanggungjawabanan atas dana kompensasi (CSR) dari PT Wira Bhumi Sejati serta sejumlah stakeholder terkait.

"Setiap kami menggelar aksi di desa menanyakan terkait transparansi pihak desa (kepala desa) selalu bungkam," ujar Afandi.

"Kami sudah datang jauh-jauh ke pengadilan tapi sidangnya ditunda, sehingga kami meminta kejelasan ke kejaksaan," ujar Afandi.

"Kami mohon, kami ini orang kecil, mohon Bapak Pj Bupati datang ke Desa Sumuragung melihat langsung kondisi tambang, apakah masih layak atau tidak untuk diteruskan," ujar Afandi.

“Terdakwa menutup jalan akses ke arah perusahaan kami, dan tanah itu milik kami yang digunakan untuk akses keluar masuk kendaraan, dan itu ditutup oleh para terdakwa,” ungkap Ade.

PT Wira Bhumi Sejati ditengarai telah menyalahgunakan izin usaha pertambangan, karena yang dikantongi adalah izin eksplorasi.