jatimnow.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima Piagam Penghargaan Prestasi Pemerintah Daerah di Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 yang diselenggarakan di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).
Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2023 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Jawa Timur Tahun 2022 dimana Jawa Timur menjadi provinsi dengan skor EPPD tertinggi secara nasional, yakni 3,6970 atau masuk dalam status kinerja tinggi.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan terima kasihnya atas seluruh kerja keras dan sinergitas jajaran Pemprov Jatim, stakeholder terkait, dan masyarakat Jawa Timur.
Menurutnya, capaian skor EPPD Jatim selalu meningkat dari tahun ke tahun. Skor EPPD Jatim Tahun 2023 tercatat mengalami peningkatan 3,61 persen dibanding EPPD tahun 2022 terhadap LPPD 2021.
“Penghargaan ini merupakan pelecut semangat kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang harmonis, bersinergi, dan produktif,” ujarnya.
Adhy menjelaskan, salah satu kunci keberhasilan Jawa Timur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah getolnya gerakan menuju transformasi digital di bidang reformasi birokrasi.
Baca juga:
2 Penghargaan Otoda Diharapkan jadi Cambuk Pembangunan Surabaya
Hal itu terlihat dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jawa Timur pada tahun 2023 mengalami kenaikan 3,62 dari tahun sebelumnya di angka 3,30.
“Jadi kuncinya adalah memberikan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan tepat. Serta mengarahkan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat,” tutupnya.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mendorong berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Baca juga:
Terima 2 Penghargaan dari Presiden, DPRD Surabaya Apresiasi Kinerja Pemkot
“Implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan,” ujarnya.
Selain itu, terdapat 4 tokoh kepala daerah dari Jawa Timur yang menerima penghargaan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo.
Keempat tokoh tersebut ialah Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa, Bupati Bojonegoro Periode 2018-2023 Anna Muawanah, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Selain keempat tokoh tersebut terdapat 10 tokoh kepala daerah lainnya yang menerima penghargaan yang sama.
