jatimnow.com - Target hasil dari retribusi masih jauh dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD Surabaya pun mulai menyoroti hasil parkir-parkir Tepi Jalan Umum (TJU) di Kota Pahlawan.
Anggota Banggar DPRD Surabaya Aning Rahmawati menilai, pemkot masih belum bisa maksimal dalam mengelola retribusi parkir TJU ini. Hal ini terlihat dari hasil pendapatan per awal bulan Juni saat ini yang masih di bawah 20 persen.
Menurut Aning, tahun ini target retribusi dari parkir TJU ini dipatok pada angka Rp65 miliar. Angka ini naik jika dibandingkan tahun lalu yang hanya bertengger di angka Rp60 miliar.
Pada tahun lalu, Dishub Surabaya hanya mampu merealisasikan retribusi di angka Rp23 miliar atau setara dengan 38 persen. Lantas mengapa target ini bertahun-tahun tidak pernah terealisasi?
"Untuk target pendapatan retribusi ini terus naik. Dari awal itu Rp32 miliar, naik Rp60 miliar tahun 2023. Kenaikan yang cukup tinggi ini, dampaknya realisasinya tidak tercapai. Penyebabnya kenapa kok naiknya signifikan target ini karena dasarnya adalah kajian dari Bapenda Surabaya," kata Aning, ditemui di kantornya, Rabu (19/6/2024).
Anggota Banggar DPRD Surabaya Aning Rahmawati. (Foto: dok.jatimnow.com)
Aning mengungkapkan, kajian dari Bapenda ini dirasa kurang valid. Sebab, hasil kajian akademis dari UWK, potensi retribusi parkir Surabaya ini Rp40 miliar. Dewan mulanya mengusulkan agar target ini diturunkan. Namun, pemkot menurut dia tetap bersikukuh untuk mematok target Rp60 miliar pada tahun 2023 saat itu.
Baca juga:
Judi Online Marak, DPRD Surabaya: Masalah yang Perlu Ditangani Serius
"Akhirnya tercapainya kan kecil. Pada tahun ini dipasang naik lagi TJU Rp65 miliar. Tidak turun. Harapan kami, dengan adanya inovasi cashless atau Qris di tahun ini, potensi pendapatan bisa naik dan potensi kebocoran PAD bisa terantisipasi," ucapnya.
Dewan sendiri, masih berpatokan pada hasil kajian akademis, sebab objek kajiannya juga jelas di seluruh titik parkir yang ada di Surabaya. Kajian ini menurut dia lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada hasil kajian dari pemerintah.
Hal ini terbukti, ketika pemkot memasang target Rp60 miliar, target itu tidak bisa tercapai. Guna menyelesaikan permasalahan ini, Aning menyatakan perlu adanya komunikasi dan kerja sama serius antara Dishub, pihak yang menertibkan, dan pihak penyelenggara parkir seperti kepala pelataran.
"Jadi permasalahan yang krusial tidak pada manajerial parkir yang kalau sudah diganti dengan cashless otomatis sosial. Sebab merubah budaya parkirnya ini tidak mudah. Lalu, terkait perwali bagi hasil ini belum ada titik temu antara dishub dan pelaku di lapangan seperti kepala pelataran, jadi berapa yang disetor ke dishub dan ke kepala pelataran dan jukir itu tidak bisa maksimal. Persentasenya juga belum memuaskan antar pihak," urainya.
Baca juga:
Wisata Kota Lama, Bukti Kreativitas Arek Suroboyo
Legilastor dari Fraksi PKS ini menambahkan, di sisi lain, dewan juga sempat mengusulkan agar retribusi ini bisa maksimal, pemkot mengkerjasamakan pengelolaan parkir ini ke pihak ketiga. Namun, hal ini harus dikaji betul sebelum dilaksanakan. Artinya persiapan dan kajiannya harus matang.
Sementara kerja sama dengan pihak ketiga diharapkan bisa menjadi solusi dari potensi kebocoran retribusi.
"Karena kalau tidak ada kebocoran, pendapatan dari retribusi ini bisa Rp40 miliar tahun lalu. Apalagi ini hasil kajian akademisi. Makanya kemarin saya berfikir perlu ada pihak ketiga karena Qris dan cashless gak menjamin. Karena banyak faktor juga yang harus diselesaikan. Tapi ini masih harus melalui kajian dulu makanya kami usulkan," pungkasnya.
