jatimnow.com - Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, S.T, MM tengah merencanakan langkah ke depan pembangunan Kota Malang yang strategis dan efektif. Ada sejumlah 11 prioritas pembangunan yang digagasnya.
Dia mengatakan, sejumlah 11 langkah pembangunan ini digagasnya setelah selama satu bulan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah untuk belanja masalah terhadap beberapa isu yang dianggap prioritas.
"Ini ada beberapa kegiatan, hasil roadshow dan kunjungan ke perangkat daerah, audiensi kami dengan para tokoh masyarakat, dengan organisasi, memasukkan diskusi perangkat daerah dan kami jaring juga dari media yang kami tangkap, dan memang itu isu yang terjadi saat ini," kata Iwan, Rabu (11/9/2024).
11 kegiatan prioritas yang digagas Iwan, di antaranya Revitalisasi/Rehabilitasi Pasar Besar Kota Malang, Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2025, Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
Kemudian, Penanganan Banjir Kawasan Sekolah Hatta, Lahan Parkir Kayutangan, Pengembangan MCC dan Usaha Mikro, Rehabilitasi Sekolah SD dan SMP.
Selanjutnya, Bantuan Sosial Terpadu, Realisasi Anggaran, Optimalisasi PBB, dan Rehabilitasi Alun-Alun Merdeka.
Rencana pembangunan prioritas ini tidak terlepas dari pemetaan isu-isu strategis yang belum terselesaikan di Kota Malang.
Baca juga:
Pj Wali Kota Malang Sebut Rehabilitasi Puluhan Gedung SD dan SMP segera Terwujud
Meski begitu, hal ini tetap memperhatikan program kegiatan dan layanan dasar yang sudah tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.
Kegiatan ini dirancang untuk dilaksanakan dalam jangka pendek atau periode September-Desember 2024 maupun jangka panjang, yaitu 2025 mendatang.
Salah satu dari 11 prioritas tersebut, terkait dengan pembangunan TPS yang sejalan dengan komitmen Pemkot Malang untuk menanggulangi permasalahan sampah di Kota Malang.
Baca juga:
Pemkot Malang Raih Emas Penghargaan IIPG, Pj Iwan Apresiasi Kerja Keras Bersama
Ke depan, akan ada 5 TPS yang akan diintervensi pada tahun 2024 ini. Pembangunannya melalui kontribusi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP). Mengingat, hal ini tidak dapat terakomodir dengan cepat melalui mekanisme APBD.
Iwan mengatakan, terkait TPS, ada 51 hal yang perlu Pemkot Malang lakukan intervensi, yakni dengan membuat pilot project dan treatment khusus, seperti menyiapkan sarana.
"Treatment perilaku masyarakatnya kita dorong, pengawasan dilakukan dengan CCTV kita lihat. Nah, nantinya itu yang akan menjadi pilot," katanya.
