jatimnow.com - Di tengah riuhnya dinamika politik Jawa Timur, Partai NasDem kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak.
Penegasan itu sekaligus membantah spekulasi yang berkembang ketika aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mantan kadernya.
Dukungan resmi NasDem terhadap Khofifah-Emil sebenarnya telah ditunjukkan sejak lama. Pada 23 Agustus 2024, DPP Partai NasDem secara resmi menyerahkan Surat Keputusan Model B1-KWK kepada pasangan petahana tersebut.
Dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi F. Taslim, sebagai bentuk dukungan penuh partai untuk kembali mengusung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim.
"Komitmen kami jelas dan tidak berubah," tegas Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya. "NasDem akan mengawal penuh pasangan Khofifah-Emil dari awal hingga akhir proses pencalonan."
Langkah NasDem sempat menghadapi ujian hukum ketika adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 11 Desember 2024.
Namun, MK menolak seluruh gugatan tersebut pada 4 Februari 2025, sehingga kedudukan Khofifah-Emil tetap sah sebagai pasangan calon. Dalam proses hukum ini, Partai NasDem menugaskan Dr. Syaiful Ma’arif, S.H., CN., M.H sebagai wakil resmi partai.
Dinamika politik semakin memanas dengan munculnya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh aktivis politik Cak Sholeh, yang mengatasnamakan "Posko Rakyat Jatim".
Cak Sholeh, yang diketahui pernah menjadi kader NasDem dan Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) NasDem, menyerukan pemakzulan gubernur dengan berbagai tuduhan.
Menanggapi hal ini, Ketua BAHU NasDem saat ini, Syaiful Ma’arif, menegaskan bahwa aksi Cak Sholeh tidak ada kaitannya dengan sikap resmi Partai NasDem.
"Cak Sholeh sudah tidak lagi menjabat di BAHU. Apa yang ia lakukan adalah sikap pribadi, bukan suara NasDem," tegas Syaiful kepada awak media.
Syaiful menambahkan, tindakan Cak Sholeh berpotensi melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) karena menggunakan profesi advokat sebagai alat provokasi politik.
Baca juga:
NasDem Dukung Alih Status Guru PPPK Jadi PNS, Berikut 6 Rekomendasinya
Bahkan, secara hukum, tindakan tersebut berpotensi melanggar Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, serta pasal-pasal dalam UU ITE.
Mantan Menkopolhukam Prof. Mahfud MD menegaskan bahwa pemakzulan pejabat publik tidak bisa dilakukan melalui tekanan massa.
"Pemakzulan hanya bisa melalui prosedur hukum dan konstitusi, bukan lewat jalanan," kata Mahfud.
Senada, Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan mengingatkan agar advokat tidak menggunakan profesinya untuk kepentingan politik.
"Profesi advokat adalah profesi mulia. Jika digunakan untuk provokasi politik, maka itu menyimpang dari kehormatan profesi," ujar Otto.
Secara hukum, mekanisme pemberhentian gubernur telah diatur dalam undang-undang. DPRD Provinsi dapat menyatakan pendapat melalui rapat paripurna dengan syarat kehadiran minimal 2/3 anggota, dan disetujui 2/3 dari yang hadir.
Baca juga:
DPD dan DPC NasDem Surabaya Resmi Dilantik, Ini Targetnya
Jika usulan diterima, DPRD mengajukan ke Mahkamah Agung (MA) untuk diperiksa dan diputus. Hasil putusan MA kemudian diajukan ke Presiden melalui Mendagri. Presiden berwenang mengesahkan pemberhentian gubernur.
Dengan demikian, tuntutan pemakzulan yang disuarakan melalui aksi jalanan dinilai tidak memiliki legitimasi hukum.
Hingga kini, dukungan Partai NasDem terhadap Khofifah Indar Parawansa–Emil Dardak tetap solid. Gugatan hukum di MK telah ditolak, sementara aksi-aksi demonstrasi yang menuntut pemakzulan gubernur dipandang tidak memiliki dasar hukum dan bukan merupakan sikap resmi partai.
Partai NasDem menegaskan tetap akan mengawal pasangan Khofifah–Emil dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur serta menjaga proses demokrasi berjalan sesuai aturan konstitusi.
"Dukungan kami bukan sekadar lipstik," pungkas Syaiful Ma'arif. "Kami akan terus konsisten mengawal Khofifah-Emil hingga akhir," tandasnya.
URL : https://jatimnow.com/baca-78555-nasdem-tegaskan-dukungan-untuk-khofifahemil-bukan-sekadar-lipstik
