jatimnow.com - Sejak masa kolonial hingga era digitalisasi ekonomi, pasar tradisional tetap menjadi jantung perekonomian masyarakat. Tidak dapat dimungkiri, meskipun berbagai kebutuhan kini dapat diakses secara daring melalui segenggam gawai, masih ada pasar tradisional yang beroperasi selama 24 jam penuh.
Terlebih pada era pemerintahan Prabowo–Gibran, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi naik-turunnya harga bahan pokok serta tingkat keramaian pembeli di pasar tradisional.
Berbagai pemberitaan telah memuat keluhan para pedagang sejak program MBG berjalan. Mereka cenderung mengeluhkan berkurangnya jumlah pembeli akibat kenaikan harga bahan pokok yang diduga dipicu oleh monopoli pasokan untuk kebutuhan program tersebut.
Lantas, apakah kondisi ini akan membuat pedagang perlahan meninggalkan pasar tradisional? Tentu tidak. Salah seorang pedagang Pasar Tanjung, Kabupaten Jember, pernah mengungkapkan sebuah petuah yang diwariskan turun-temurun dalam keluarganya, "Kalau mau makmur, hiduplah dekat pasar atau pesisir."
Tidak mengherankan jika Bupati Jember, Gus Fawait, sepulang mengikuti retret kepala daerah di Magelang, tidak langsung menuju Pendapa Kabupaten Jember. Sebaliknya, ia memilih menginjakkan kaki di pasar induk tradisional terbesar di Kabupaten Jember, yakni Pasar Tanjung, pada 20 Februari 2025.
Mengingat lebih dari 25 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jember berasal dari sektor pertanian, maka hasil bumi menjadi kontributor utama perputaran barang di Pasar Tanjung. Pemerintah Kabupaten Jember mencatat jumlah pedagang di pasar tersebut mencapai 1.404 orang.
Pasar yang berdiri sejak tahun 1973 ini memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Jember. Cobalah melintasi jalan utama Pasar Tanjung pada jam-jam operasional tersibuk. Sekitar pukul 00.00 WIB, ketika aktivitas jual beli bahan pokok sedang mencapai puncaknya, justru tampak berbagai persoalan yang memprihatinkan.
Akses utama Pasar Tanjung Jember hanya melalui Jalan Samanhudi (utara–selatan), Jalan Untung Suropati (timur), dan Jalan Dr. Wahidin. Bahu jalan di ketiga akses tersebut hampir selalu dipenuhi pedagang pelataran di kedua sisinya.
Jangankan memberi ruang bagi kendaraan roda empat, pengendara sepeda motor pun harus bersusah payah menembus kemacetan di tengah padatnya aktivitas masyarakat.
Pedagang emperan memenuhi bahu jalan, mobil pikap pengangkut barang keluar-masuk dan berhenti sembarangan untuk membongkar maupun menjajakan dagangan, sementara pembeli kerap berhenti tepat di depan lapak tanpa memarkir kendaraannya.
Akibatnya, fungsi jalan utama Pasar Tanjung telah bergeser jauh dari tujuan awalnya sebagai jalur sirkulasi.
Disfungsi jalan utama Pasar Tanjung juga tampak dari minimnya ketersediaan lahan parkir bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Bahkan apabila seluruh area parkir dimanfaatkan secara tertib, kapasitasnya tetap tidak memadai untuk menampung seluruh kendaraan pengunjung.
Kondisi tersebut diperparah oleh lokasi parkir yang kurang mudah dijangkau serta petugas parkir dari Dinas Perhubungan yang umumnya hanya bertugas hingga sore hari. Tidak mengherankan apabila banyak pembeli memilih sistem drive thru, yakni membeli barang tanpa turun dari kendaraan dan tanpa memarkirkannya.
Dampaknya tentu sangat serius. Bayangkan apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran atau terdapat pengunjung yang mengalami kondisi darurat kesehatan. Mobil pemadam kebakaran maupun ambulans akan kesulitan memasuki area pasar.
Jika sepeda motor saja sulit melintas, bagaimana mungkin kendaraan darurat berukuran besar dapat melewati jalan utama Pasar Tanjung dengan cepat?
Persoalan semakin kompleks jika melihat bahwa pasar seluas 25.105 meter persegi tersebut diapit oleh ratusan rumah warga dengan belasan gang kecil.
Baca juga:
Lama Tak Buka Kios, Ratusan Pedagang Pasar Tradisional di Tulungagung Ditegur
Warga sekitar harus berbagi akses jalan dengan pedagang pelataran, mobil pengangkut barang, serta pembeli yang hilir mudik setiap saat. Dalam situasi demikian, potensi konflik horizontal antarwarga pasar sangat besar dan dapat terus berulang.
Di sinilah seharusnya Pemerintah Kabupaten Jember mengambil peran. Bukan sekadar menghadirkan simbol-simbol keberpihakan kepada wong cilik melalui jargon, bantuan gerobak, atau unggahan media sosial yang seolah-olah menggambarkan seluruh persoalan telah selesai. Yang dibutuhkan masyarakat adalah penyelesaian yang menyentuh akar persoalan.
Rencana revitalisasi Pasar Tanjung dengan anggaran sebesar Rp273 miliar tidak boleh dimaknai sebatas merobohkan bangunan lama lalu mendirikan bangunan baru yang tampak lebih modern.
Revitalisasi bukanlah panggung pencitraan ketika pejabat pusat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jember.
Lebih dari itu, revitalisasi harus memprioritaskan pembenahan tata letak, tata kelola, serta fungsi ruang pasar agar mampu menjawab persoalan yang selama ini dihadapi para pedagang maupun masyarakat.
Selain aspek kebersihan dan penyediaan fasilitas, lemahnya pengelolaan tata ruang Pasar Tanjung justru berpotensi melahirkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di antara para pedagang.
Bayangkan apabila pola drive thru terus berlangsung selama 24 jam penuh. Bangunan bertingkat yang menjadi inti Pasar Tanjung lambat laun hanya akan menjadi monumen yang sepi. Padahal, bangunan tersebut menampung ratusan kios dan los yang dihuni pedagang resmi.
Mereka tetap diwajibkan membayar biaya sewa, listrik, retribusi, bahkan tidak jarang menghadapi ancaman pungutan liar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Baca juga:
50 Persen Pasar Tradisional di Trenggalek Perlu Revitalisasi
Situasi ini berbanding terbalik dengan pedagang yang berjualan di pelataran atau bahu jalan. Meskipun sama-sama membayar retribusi, iuran kebersihan, bahkan menghadapi potensi pungutan liar, posisi mereka jauh lebih diuntungkan karena berada tepat di jalur lalu lintas pembeli.
Intensitas transaksi pun menjadi lebih tinggi. Tanpa perlu ada monopoli yang disengaja, pedagang yang berada di lantai atas bangunan inti Pasar Tanjung pada akhirnya akan terisolasi dan perlahan kalah bersaing. Hidup segan, mati tak mau.
Nasib keseluruhan wong cilik sangat ditentukan oleh berhasil atau tidaknya revitalisasi Pasar Tanjung. Perhatian terhadap warga sekitar yang akses jalannya terganggu oleh lapak pedagang, penyediaan fasilitas yang memadai, pendataan pedagang secara menyeluruh, serta penentuan tipologi pasar harus menjadi prioritas utama dalam proses revitalisasi.
Ke depan, jangan sampai masih ada pedagang yang bernasib seperti mereka yang berjualan di tangga bangunan inti Pasar Tanjung. Kondisi tersebut pernah diungkapkan dalam penelitian Ida Lailatul Musyarrofah, Retna Ngesti Sedyati, dan Sri Katun (2017):
"...saya berjualan di Pasar Tanjung sudah lama lebih dari 10 tahun, dari dulu saya berjualan di tangga karena tidak mempunyai tempat berjualan. Saya juga ikut membayar uang iuran tiap hari meskipun tidak mempunyai tempat. Ya bagaimana lagi daripada tidak berjualan, tetapi saya berharap pemerintah bisa melihat nasib saya sehingga saya bisa mempunyai tempat berjualan yang layak dan saya bisa berjualan dengan nyaman." (HH, 2017)
Dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, nasib wong cilik yang menghadapi fluktuasi harga akibat monopoli bahan pokok untuk program MBG, potensi konflik horizontal di lingkungan pasar, serta buruknya penataan fasilitas publik, seharusnya menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember.
Pemulis: Mochammad Faizin
Wakil Ketua Bidang Politik GMNI Jember
URL : https://jatimnow.com/baca-86230-jerit-wong-cilik-pasar-tanjung-jember
