Terbentur Pilpres dan Pileg, Ujian Nasional akan Dijadwal Ulang

jatimnow.com - Ujian Nasional (UN) SMA/SMK tahun ajaran 2018/2019 dalam beberapa kali digelar dipertengahan April, akan dijadwalkan ulang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Penjadwalan ulang tersebut dikarenakan pada April terdapat sejumlah agenda yang menghambat penyelenggaraan. Seperti pemilihan umum presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2019 juga digelar pada waktu yang bersamaan.

Pernyataan tersebut yang diungkapkan Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Moch Abduh, disela-sela peluncuran INOVASI di Surabaya.

"Pada tahun lalu penyelenggaraan UN awal untuk SMK digelar di minggu kedua April. Jika menggunakan waktu yang sama akan ada kendala. Pada 17 April ada Pemilu sementara Jum'atnya (19 April) ada Jum'at Agung," paparnya, Kamis (8/11/2018).

Terhadap, adanya kendala itu, pihak Kemendikbud hanya memiliki waktu pelaksanaan pada saat bulan puasa. Kendati demikian Kemendikbud masih akan berdiskusi dengan Kementerian Agama berkenaan dengan kemungkinan itu.

"Kami tetap mendorong pelaksanaan di April. Namun, bisa jadi pada Mei atau bahkan lebaran mungkin dipakai untuk UN. Sehingga, jika nantinya keputusannya tidak dapat digelar saat bulan puasa maka kemungkinan jadwal UNBK akan maju pada Maret," jelasnya.

Menurutnya, jika dilakukan pada saat bulan Ramadhan maka tidak menutup kemungkinan juga akan merubah kegiatan belajar mengajar yang seharusnya diisi dengan kegiatan-kegiatan religius.

"Tapi kalau memang terpaksa dilaksanakan di bulan Ramadhan ini harus dirubah kegiatannya, jika dimajukan Maret, sekolah akan kewalahan karena opsi terakhir ini harus rela ngebut mempercepat kegiatan belajar-mengajar agar materinya bisa diselesaikan sebelum ujian,” urainya.

Selain dengan Kemenag, pihaknya juga masih akan berkoordinasi dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) sebagai penyelenggara Unas terkait wacana perubahan pelaksanaan UN ini.

“Terus terang ini nanti kita akan selalu berdiskusi untuk mencari tanggal yang pas.Tapi kepastian itu kita serahkan ke BNSP,” katanya.