jatimnow.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir Bengawan Solo dengan melibatkan lima kabupaten yang berada di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) tersebut.
Penguatan dilakukan melalui simulasi koordinasi lintas wilayah untuk menguji kesiapan personel, pembagian tugas, hingga mekanisme pengerahan sumber daya saat bencana terjadi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Tactical Floor Game (TFG) yang berlangsung pada 27–30 Oktober 2026 di Gresik. Kegiatan ini melibatkan BPBD Provinsi Jawa Timur serta BPBD Kabupaten Bojonegoro, Ngawi, Tuban, Lamongan, dan Gresik bersama unsur terkait penanggulangan bencana.
Simulasi tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan Rencana Kontingensi (Renkon) Banjir Bengawan Solo yang terintegrasi dengan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD).
Melalui pendekatan ini, informasi potensi bencana diharapkan segera diikuti tindakan nyata sebelum banjir meluas dan menimbulkan dampak lebih besar.
Analis Kebencanaan Ahli Madya BPBD Jawa Timur, Dadang Iqwandy, menilai respons terhadap peringatan dini masih perlu diperkuat. Selama ini, langkah kesiapsiagaan sejumlah instansi pemerintah dan lembaga terkait kerap terlambat karena tindakan baru dilakukan setelah bencana terjadi.
Menurutnya, pemerintah maupun masyarakat perlu mulai bergerak ketika tanda-tanda ancaman bencana terdeteksi. Kecepatan mengambil tindakan menjadi salah satu faktor penting untuk menekan risiko dan dampak yang ditimbulkan.
"Ke depan, seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, diharapkan dapat bergerak saat melihat tanda-tanda ancaman bencana. Dengan begitu, risiko dan dampak yang ditimbulkan bisa dikurangi," ujarnya.
Tantangan penanganan banjir Bengawan Solo juga berkaitan dengan pembagian kewenangan. Pengelolaan sungai berada di bawah pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), sehingga pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri ketika menghadapi persoalan seperti kerusakan tanggul maupun keterbatasan anggaran.
"Permasalahan seperti kerusakan tanggul dan keterbatasan anggaran tidak dapat ditangani secara mandiri oleh pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan koordinasi lintas pemerintahan," jelas Dadang.
Koordinasi menjadi semakin penting ketika wilayah memasuki fase siaga darurat. Pada tahap tersebut, pemerintah harus mulai mengintensifkan komunikasi, menggelar rapat koordinasi, serta memastikan kebutuhan personel dan logistik tersedia.
Dalam skenario TFG, BMKG menerbitkan peringatan dini potensi hujan ekstrem dengan intensitas sekitar 150 milimeter per hari di seluruh DAS Bengawan Solo. BPBD di lima kabupaten kemudian berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk menentukan status siaga darurat bencana.
Selanjutnya, Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) di tingkat kabupaten diaktifkan untuk menjalankan operasi siaga darurat. Masing-masing kabupaten juga diminta merinci kebutuhan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik berdasarkan kondisi di lapangan.
Kebutuhan tersebut disampaikan kepada BPBD Provinsi Jawa Timur. Bupati bersama kepala pelaksana BPBD kabupaten kemudian melaporkan situasi dan kebutuhan daerah dalam rapat bersama gubernur, sebelum pemerintah provinsi menetapkan status tanggap darurat dan menunjuk komandan posko.
Penyusunan Renkon Banjir Bengawan Solo telah melibatkan BPBD provinsi dan lima kabupaten sejak awal 2026. Integrasi AMPD menjadi perhatian utama karena karakter banjir di kawasan tersebut tidak mengenal batas administratif pemerintahan.
Aliran Bengawan Solo menghubungkan wilayah hulu, tengah, hingga hilir. Banjir yang terjadi di satu daerah berpotensi memengaruhi kabupaten lain, sehingga penanganannya membutuhkan perencanaan dan koordinasi bersama.
Data BPBD Provinsi Jawa Timur mencatat 18.119 kejadian bencana sepanjang 2016–2025. Dari jumlah itu, sebanyak 2.253 merupakan bencana banjir, termasuk 393 kejadian di kawasan DAS Bengawan Solo.
Angka tersebut menggambarkan besarnya ancaman yang harus diantisipasi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir.
Dampaknya tidak hanya menyangkut keselamatan warga, tetapi juga akses menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan, mobilitas, pertanian, perdagangan, transportasi, hingga mata pencaharian.
Baca juga:
Wanita Asal Blora Tenggelam di Bengawan Solo Bojonegoro
Karena itu, setiap daerah perlu memiliki pemahaman risiko yang sama, termasuk kejelasan tugas dan tanggung jawab saat memasuki situasi darurat. Kesepakatan tersebut mencakup kesiapsiagaan, respons bencana, evakuasi, hingga mobilisasi sumber daya antardaerah.
Renkon juga perlu memastikan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, seperti anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, mendapat dukungan dalam sistem peringatan dini, proses evakuasi, serta pelayanan selama masa darurat.
Dalam pelaksanaan TFG, peserta menggunakan peta sebagai dasar simulasi untuk menguji proses pengambilan keputusan, penempatan personel, pengerahan sumber daya, serta jalur komando dan koordinasi ketika banjir terjadi.
Skenario juga mencakup kemungkinan meluasnya dampak banjir ke wilayah kabupaten lain. Dengan begitu, setiap instansi dapat memahami bentuk dukungan yang diperlukan sekaligus mengetahui mekanisme meminta maupun memberikan bantuan.
Analis Kebencanaan Ahli Pertama BPBD Kabupaten Ngawi, Rizal Syahru Romadlon, menilai simulasi tersebut membantu peserta memahami penerapan rencana kontingensi secara lebih konkret.
"Kegiatan seperti ini memberikan pemahaman yang lebih gamblang dan terstruktur mengenai tindakan nyata saat mengimplementasikan dokumen Renkon. Dengan begitu, petugas tidak perlu menerka-nerka ketika berada di lapangan," katanya.
Melalui simulasi, peserta juga menguji bagaimana informasi peringatan dini diterima dan diterjemahkan menjadi keputusan operasional.
Kejelasan mengenai pihak yang berwenang mengambil keputusan, jenis tindakan yang harus dilakukan, serta waktu pengerahan sumber daya menjadi bagian penting dalam pengujian.
Renkon turut memuat kesiapan evakuasi dan dukungan bagi warga terdampak. Perencanaan yang matang diharapkan mampu mengurangi keterlambatan penanganan sekaligus melindungi keselamatan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Penguatan koordinasi tidak hanya melibatkan pemerintah daerah. TFG juga diikuti unsur TNI, Polri, instansi teknis, organisasi kemanusiaan, Forum Pengurangan Risiko Bencana, serta organisasi masyarakat sipil.
Baca juga:
Dua Hari Hilang, Pencari Ikan Asal Bojonegoro Ditemukan Tewas di Bengawan Solo
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diperlukan karena penanganan banjir lintas wilayah membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari penyampaian informasi, pengambilan keputusan, evakuasi, hingga pemenuhan kebutuhan logistik.
Manajer Program dan Kemitraan SIAP SIAGA Jawa Timur, Mambaus Suud, mengatakan simulasi tersebut dirancang untuk menguji kesiapan operasional sekaligus memastikan skenario penanganan sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Simulasi ini menguji koordinasi penanganan banjir lintas wilayah, kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing kabupaten, serta kesiapan operasional untuk mengetahui kesesuaian skenario dengan kondisi lapangan," tegasnya.
Pengujian juga mencakup komunikasi antarlembaga, alur pertukaran informasi, mekanisme pengambilan keputusan di lima kabupaten, serta bentuk dukungan yang harus diberikan ketika salah satu wilayah membutuhkan bantuan.
Setelah simulasi selesai, peserta menggelar After Action Review (AAR) untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Forum tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan, merumuskan pembelajaran, dan menyusun rekomendasi perbaikan.
Evaluasi sekaligus menjadi ruang penyelarasan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hasil TFG dan AAR selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan sekaligus validasi Renkon Banjir Bengawan Solo terintegrasi AMPD. Dokumen tersebut kemudian akan diuji melalui simulasi lapangan dengan skenario yang lebih kompleks.
Melalui rangkaian persiapan tersebut, BPBD Jawa Timur bersama lima kabupaten berharap mekanisme penanganan banjir dapat berjalan lebih terpadu.
Bukan hanya mempercepat respons ketika bencana terjadi, tetapi juga memastikan peringatan dini mampu mendorong tindakan lebih awal demi melindungi keselamatan dan penghidupan masyarakat di sepanjang DAS Bengawan Solo.
