jatimnow.com - Pemerintah Kota Kediri menggandeng Kejaksaan Negeri Kota Kediri untuk mengawal pelaksanaan program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pengawasan dilakukan untuk memastikan bantuan senilai Rp35 juta per rumah digunakan sesuai peruntukan dan tepat sasaran.
Pengawalan tersebut dilakukan melalui evaluasi Proyek Strategis Daerah (PSD) yang melibatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Inspektorat, serta Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
Pada Selasa (10/11/2026), tim gabungan meninjau progres rehabilitasi rumah penerima bantuan di tiga lokasi, yakni Kelurahan Balowerti, Tempurejo, dan Banjarmlati.
Kepala DPKP Kota Kediri, Syamsul Bahri, menjelaskan pengawasan lapangan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan terhindar dari penyimpangan.
“Evaluasi kali ini merupakan kunjungan lapangan kedua setelah sebelumnya dilakukan saat masih 0 persen. Pada tahap ini, progres rehabilitasi telah mencapai sekitar 50 persen dan selanjutnya akan dilakukan pemantauan kembali hingga seluruh pekerjaan selesai 100 persen,” terangnya.
Syamsul menyebutkan, pada 2026 DPKP menargetkan bantuan sosial RTLH untuk 200 unit rumah. Hingga saat ini, sebanyak 190 penerima telah terealisasi.
Sementara itu, beberapa calon penerima lainnya tidak dapat melanjutkan program karena kondisi tertentu, seperti meninggal dunia atau mengundurkan diri. Sisa alokasi tersebut kemudian dialihkan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) agar target keseluruhan tetap mencapai 200 penerima manfaat.
“Untuk sisanya ada beberapa calon penerima yang tidak dapat melanjutkan program karena kondisi tertentu, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri. Sisa alokasi tersebut kemudian kita geser ke Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sehingga target keseluruhan tetap sebanyak 200 penerima manfaat pada tahun ini,” jelasnya.
Adapun kriteria rumah yang menjadi sasaran bantuan meliputi kondisi atap, lantai, dinding, dan kamar mandi yang membutuhkan perbaikan. Calon penerima juga harus memenuhi persyaratan administrasi, di antaranya rumah yang direhabilitasi merupakan milik sendiri dan masuk dalam kategori desil 1 hingga 4.
Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp35 juta dalam bentuk uang yang selanjutnya dibelanjakan secara mandiri. Proses rehabilitasi setiap rumah ditargetkan selesai maksimal dalam dua bulan.
Untuk memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukan, DPKP juga melibatkan pendamping yang diusulkan dari kelurahan. Pendamping bertugas membantu penerima dalam pembelian material sekaligus mendampingi proses rehabilitasi rumah.
Syamsul berharap program tersebut dapat membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak dan nyaman. Keterlibatan Kejaksaan juga diharapkan memperkuat pengawasan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kualifikasi.
Baca juga:
Mbak Vinanda Ajak Masyarakat Lanjutkan Perjuangan Pahlawan Lewat Kesejahteraan
Sementara itu, Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Bernadeta Susan, menjelaskan bahwa program RTLH merupakan bagian dari proyek strategis pemerintah daerah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota.
Melalui Tim PPS, Kejaksaan melakukan pengawalan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan program agar sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian dalam proses pengawalan ini adalah penggunaan dana bantuan sebesar Rp35 juta. Kita berharap uang tersebut betul-betul digunakan untuk perbaikan rumah tidak layak huni, bukan disalahgunakan untuk kepentingan lain,” ujarnya.
Menurut Susan, pendampingan dari pihak kelurahan juga menjadi bagian penting untuk memastikan pembelian material hingga pelaksanaan rehabilitasi berjalan sesuai aturan.
Tim PPS Kejaksaan Negeri Kota Kediri juga melakukan peninjauan langsung secara berkala. Pengawasan meliputi pengecekan kondisi rumah, kesesuaian penerima dengan kriteria yang ditetapkan, hingga penggunaan dana bantuan.
“Kita melakukan pengecekan terhadap kondisi rumah penerima manfaat, memastikan kesesuaian penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menanyakan secara langsung terkait penerimaan dan penggunaan dana bantuan,” ujarnya.
Baca juga:
Mbak Vinanda Jajal Motor Antik di Ajang Djoyoboyo Antique Rendezvous Race Kediri
Setelah peninjauan, Kejaksaan akan melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Hasilnya diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan program RTLH berikutnya semakin baik, transparan, dan tepat sasaran.
Salah satu penerima bantuan, Anwar, warga Kelurahan Banjarmlati, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah senilai Rp35 juta. Sehari-hari, ia bekerja sebagai penjahit.
Menurut Anwar, bantuan tersebut sangat berarti untuk memperbaiki kondisi rumahnya yang membutuhkan sejumlah perbaikan.
“Bantuan ini saya gunakan untuk memperbaiki bagian atap rumah karena bocor saat musim hujan. Apabila masih ada sisa, rencananya akan saya gunakan untuk memperbaiki kamar mandi yang juga membutuhkan perbaikan,” tuturnya.
Ia berharap bantuan tersebut dapat membuat kondisi rumahnya menjadi lebih baik dan layak huni. Anwar juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kediri atas bantuan yang diberikan.
