Politik dan Pemerintahan Gresik

Mereka juga membahas upaya pendampingan bagi ratusan pondok pesantren yang masih berproses melengkapi persyaratan administrasi dan teknis perizinan.

DPRD Gresik mendukung rasionalisasi target retribusi DPMPTSP agar sesuai potensi riil, meningkatkan PAD, dan menjaga iklim investasi

DPRD Gresik mendukung penataan parkir di trotoar dengan tetap mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan akses bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah daerah bersama TPP Gresik menginisiasi pengembangan kawasan agar desa-desa tidak berhenti pada pencapaian status Mandiri, tetapi mampu meningkatkan potensi dan daya saingnya.

"Mari kita junjung politik yang santun, sejuk, bermartabat, dan mengedepankan kepentingan bangsa serta daerah," ucap Wabup Gresik, dr Alif.

DPRD Gresik menargetkan dua ranperda prioritas tuntas akhir 2026, memuat kewajiban CSR pabrik untuk pelatihan kerja warga lokal dan tata kelola desa.

DPRD Gresik mematangkan 5 usulan ranperda untuk 2027, mulai perlindungan tradisi lokal, sanksi perusak lingkungan, hingga jaminan layanan berobat gratis.

DPRD Gresik memanggil DPUTR dan kontraktor menyusul temuan material jalan tak sesuai spesifikasi serta pengawasan proyek yang dinilai longgar