Jamin Kontrak PPPK, Pemkab Jember Fokus Tingkatkan Kesejahteraan ASN
Pemerintahan 3 jam yang lalu
jatimnow.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengambil langkah progresif dengan memberikan jaminan kepastian nasib bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik kategori penuh waktu maupun paruh waktu. Langkah ini menempatkan Jember sebagai salah satu daerah pionir di Indonesia dalam memperjuangkan hak para Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan bahwa kepastian masa depan PPPK di wilayahnya sudah jelas sejak awal. Bahkan, berdasarkan testimoni Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jember mencatatkan rekor sebagai wilayah dengan jumlah pengangkatan PPPK dan PPPK Paruh Waktu terbesar di Indonesia.
"Pemkab Jember adalah kabupaten yang dari awal, bahkan mungkin yang pertama, yang menyampaikan kejelasan dari nasib PPPK dan PPPK Paruh Waktu," ujarnya, Rabu (8/7/2026).
Tidak sekadar mandek pada proses pengangkatan, Pemkab Jember juga memprioritaskan keberlanjutan masa kerja mereka. Gus Fawait menggaransi bahwa kontrak kerja bagi seluruh PPPK akan terus dilanjutkan untuk tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Kendati demikian, jaminan tersebut diberikan dengan satu syarat mutlak. Mereka diwajibkan mempertahankan serta meningkatkan kinerja mereka.
"Kontrak akan terus dilanjutkan, dengan catatan para pegawai mampu mempertahankan kinerja sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan oleh BKN," jelasnya.
Setelah berhasil mengamankan status dan legalitas hukum para pegawai di tengah gejolak ketidakpastian honorer di daerah lain, Pemkab Jember kini membidik target berikutnya. Gus Fawait mengakui masih ada pekerjaan rumah (PR) besar yang harus dituntaskan, yaitu peningkatan kesejahteraan finansial pegawai.
"Fokus utama kami ke depan adalah terus memikirkan dan memperjuangkan regulasi peningkatan kesejahteraan mereka," tegas Gus Fawait.
Sikap berpihak Pemkab Jember tidak hanya dirasakan oleh lini PPPK. Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Jember juga bisa bernapas lega. Gus Fawait berkomitmen untuk tidak mengusik atau memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS.
Kebijakan populis ini tetap dipertahankan demi menjaga iklim kerja yang kondusif, meskipun postur anggaran daerah sedang diuji oleh kebijakan efisiensi dan adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. Langkah ini disebut sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas dedikasi para abdi negara.
"Ini adalah bentuk sikap keberpihakan Pemkab Jember kepada para ASN yang telah berjuang siang dan malam untuk memajukan Kabupaten Jember menjadi Jember Baru, Jember yang Maju," pungkasnya.
